SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak ambil pusing dengan instruksi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi. Yuddy meminta pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan penelitian terhadap keaslian ijazah pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya.

”Kami langsung melakukan pengecekan secara otomatis. Pada saat naik pangkat, penerimaan pegawai baru, pelatihan, maupun tindak lanjut atas laporan masyarakat,” ungkap Ganjar kepada Jawa Pos Radar Semarang, Senin (1/6).

Ganjar menegaskan bahwa pihaknya tidak terlalu reaktif dengan adanya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh MenPAN-RB tersebut. Menurutnya, kegiatan grudak-gruduk seperti bongkar-bongkar gudang untuk mengecek keaslian ijazah para pegawai tidak perlu dilakukan. ”Kalau saya otomatis wae, langsung dicek,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah Arief Irwanto mengungkapkan, jumlah ijazah pegawai di lingkungan provinsi Jawa Tengah mencapai ribuan. Untuk yang berijazah S1 saja jumlahnya mencapai 5.000 orang. Sementara untuk S2 mencapai 3.000 orang. ”Oleh karenanya, perlu waktu untuk melakukan penelitian satu per satu,” terangnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi akhirnya menerbitkan Surat Edaran Nomor 03/2015 tentang Penanganan Ijazah Palsu ASN/TNI/POLRI di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan tindak lanjut terungkapnya sindikat penerbitan ijazah palsu baru-baru ini.

Surat Edaran tersebut ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala LPNK, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, para Gubernur, Bupati dan Walikota. Melalui SE ini, MenPAN-RB menugaskan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pejabat yang menangani fungsi kepegawaian/SDM untuk melakukan penelitian terhadap keaslian ijazah pegawai ASN/anggota TNI/POLRI.

Kepada para pimpinan instansi pemerintah, Yuddy minta untuk menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penanganan ijazah palsu kepada MenPAN-RB paling lambat Agustus 2015. Surat Edaran itu tembusannya disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. (fai/ric/ce1)