KEBERATAN DAKWAAN: Terdakwa Harini Krisniati berkonsultasi dengan penasihat hukumnya saat sidang perdana kasus dugaan korupsi SPA di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KEBERATAN DAKWAAN: Terdakwa Harini Krisniati berkonsultasi dengan penasihat hukumnya saat sidang perdana kasus dugaan korupsi SPA di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

MANYARAN – Harini Krisniati benar-benar sedang diuji. Setelah menyandang status tersangka dan ditahan di Lapas Wanita Bulu, Senin (1/6) kemarin, mantan Sekda Kota Semarang ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Nah, saat akan dibawa ke Pengadilan Tipikor, terdakwa kasus dugaan korupsi dana program Semarang Pesona Asia (SPA) 2007 ini sempat berulah. Ia menolak saat hendak dibawa dengan mobil tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang. Harini beralasan takut pingsan karena kondisinya sering drop. Ia bersedia naik mobil tahanan tapi harus duduk di sebelah sopir. Tentu saja alasan Harini itu mengundang tawa karena dirasa lucu dan kekanak-kanakan.

Saat sidang pertama kemarin, tampak Harini didampingi banyak anggota keluarganya. Sedangkan dari Kejari Semarang hadir Kasi Tipidum Teguh Imanto dan Ketua Penyidik kasus SPA, Dadang Suryawan. Selain itu ada beberapa staf dan jaksa. Tersangka sendiri didampingi 5 penasihat hukumnya.

Sebelum sidang dimulai, Harini memilih berada di sel penjara yang ada di Pengadilan Tipikor. Ia baru keluar saat sidang akan dimulai. Harini mengenakan baju putih dibalut rompi tahanan Kejari Semarang warna oranye dengan nomor baju 07, celana hitam, serta jilbab warna pink. Ketika sidang dimulai, rompi tahanan langsung dilepaskan.

Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejari Semarang, Sutrisno Margi Utomo dalam dakwaannya menyebutkan, saat program SPA, terdakwa Harini menjabat sebagai Kepala Dana Koordinasi Penanaman Modal Daerah Kota Semarang. ”Akibat perbuatan terdakwa, negara dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang, telah dirugikan sekitar Rp 520 juta,” kata Sutrisno di hadapan majelis hakim yang diketuai Gatot Susanto.

JPU yang juga Kasi Tipidsus Kejari Semarang tersebut menuturkan, kerugian negara itu terjadi akibat penggelembungan bukti pembayaran serta adanya pengeluaran fiktif dari kegiatan yang bertujuan untuk memromosikan sekaligus menarik investor ke Ibu Kota Jawa Tengah tersebut. Sejumlah penggelembungan serta pembayaran fiktif yang terjadi antara lain pada sewa kamar hotel, sewa mobil, pembuatan laman, belanja suvenir, alat tulis kantor, dan sebagainya.

Selain itu, lanjut Sutrisno, terdakwa yang menjabat sebagai Sekretaris Panitia Program SPA juga dinilai mengabaikan asas tata kelola keuangan daerah yang baik dan benar. Hal tersebut didasarkan adanya bantuan dari pihak ketiga atau sponsor pada kegiatan tersebut. Adapun total bantuan dari sponsor yang diberikan melalui transfer bank ataupun secara tunai mencapai sekitar Rp 885 juta. ”Berbagai bantuan yang berupa uang maupun barang tersebut tidak tercatat dengan baik dalam laporan pertanggungjawaban,” sebutnya.

Atas perbuatannya, terdakwa dijerat pasal 2 atau 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Selesai JPU membacakan dakwaan, Harini langsung menyatakan keberatan. Ia mengatakan, saat diperiksa di kejaksaan, dirinya hanya ditanya terkait pertanggungjawaban sponsor atau pihak ketiga. ”Tetapi dalam dakwaan, jaksa mempermasalahkan soal penggunaan dana APBD untuk program SPA,” katanya.

Sebelum dimulai sidang, Harini mengatakan, saat kegiatan SPA, ia hanya ditugasi sebagai sekretaris umum sesuai SK Wali Kota. Ia juga menyebutkan, penanggung jawab acara SPA adalah Wali Kota Semarang dan Sekda Semarang sebagai ketua pelaksana.

”Karena event internasional, anggaran sudah disiapkan wali kota. Makanya wali kota menunjuk EO (event organizer) sebagai pelaksana SPA. EO yang ditunjuk saat itu adalah PT Permata Communication. Secara teknis, EO yang melaksanakan sponsorsip. Sebenarnya sudah ter-setting sejak awal. Karena semua langsung di-handle wali kota dan EO,” ungkap Harini sebelum sidang.

Harini juga menyebutkan, kondisi kesehatannya tidak stabil. Sehingga ia meminta kepada majelis hakim agar dijadikan tahanan kota atau tahanan rumah. Saat itu, salah satu penasihat hukum Harini, Musyafak Kasto, langsung menyerahkan surat permohonan penangguhan penahanan kepada majelis hakim. ”Kalau masalah penangguhan kami pertimbangkan dulu,” ujar hakim Gatot.

Atas keberatan tersebut, majelis hakim mempersilakan terdakwa menyampaikannya dalam nota pembelaan. Karena hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara. ”Untuk eksepsi, karena kuasa hukumnya ada 2, jadi majelis meminta eksepsi dijadikan satu saja,” katanya. (bj/aro/ce1)