Sidang, Koruptor Harus Pakai Baju Tahanan

181

MANYARAN – Terdakwa kasus korupsi saat disidang harusnya menggunakan baju tahanan. Hal tersebut agar bisa dilihat oleh publik dan memberikan efek malu kepada terdakwa. Namun sangat disayangkan, kebijakan tersebut tidak diterapkan dalam persidangan kasus korupsi yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang.

Ketua Umum Komunitas Pemerhati Korupsi (KOMPAK) Kota Semarang, Muhammad Kurniawan berharap aparat penegak hukum harus memberikan baju tahanan bagi pelaku korupsi. ”Jangan hanya tahanan Pidana Umum (Pidum) saja yang diberi baju tahanan. Saya melihat biasanya warna kuning bertuliskan tahanan, kalau bisa tahanan Pidana Khusus (Pidsus) pelaku korupsi juga diberi. Tentunya agar dia bisa dilihat publik dan mempunyai rasa malu sehingga tidak mengulangi perbuatannya,” tandasnya.

Hal tersebut, lanjut Kurniawan, sebagai bentuk perbedaan masyarakat bersih dan koruptor di dalam persidangan. ”Agar peserta sidang yang dibuka untuk umum bisa melihat wajah para koruptor dan memberi efek jera walaupun tidak sepenuhnya berimbas,” sebutnya.

Apalagi, beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meluncurkan baju tahanan. Baju tahanan tersebut terdiri atas tiga pasang, pertama adalah baju bagi mereka terkena operasi tangkap tangan KPK berupa jaket oranye dengan tiga garis hitam bertuliskan ”Tahanan KPK”. Bahkan di dalam persidangan, tahanan KPK juga diwajibkan memakai rompi warna oranye tersebut. Namun praktiknya, tahanan daerah diketahui hanya formalitas belaka.

Sementara itu, Plt Wakil Ketua KPK, Johan Budi mengatakan, yang memakai baju KPK adalah tahanan KPK yang masih dilakukan penyidikan dan dalam pemeriksaannya di bawah KPK, bukan yang sudah di persidangan. ”Setahu saya yang memakai itu, tahanan yang masih penyidikan bukan yang sudah disidangkan. Kalau di rutan KPK ada, kalau kasusnya sudah bergulir di pengadilan tidak ada lagi,” kata Johan Budi sembari menambahkan, penggunaan baju tahanan tersebut bisa saja ketika tersangka sedang diperiksa. (bj/zal/ce1)