Tiga Rekening Deposito Pemkot Disita

267
DISITA: Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Burhanudin  (kiri) menunjukkan uang yang disita dari tiga rekening deposito Kasda Pemkot di Bank BTPN Kantor Cabang Semarang. (atas) Barang bukti transaksi rekening bilyet deposito kasda dan stempel yang disita. (FOTO-FOTO: ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DISITA: Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Burhanudin (kiri) menunjukkan uang yang disita dari tiga rekening deposito Kasda Pemkot di Bank BTPN Kantor Cabang Semarang. (atas) Barang bukti transaksi rekening bilyet deposito kasda dan stempel yang disita. (FOTO-FOTO: ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

BARUSARI – Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polrestabes Semarang menyita uang Rp 514 juta dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Semarang. Uang tak bertuan tersebut disita dari tiga rekening misterius atas nama Kas Daerah (Kasda) Pemerintah Kota Semarang.

Pasca ditemukan oleh penyidik Tipikor Polrestabes Semarang, pihak Pemkot Semarang tidak mengakui memiliki tiga rekening berisi Rp 514 juta di BTPN tersebut. Diduga, tiga rekening itu dibuat oleh Dyah Ayu Kusumaningrum (DAK), mantan bankir yang saat ini menjadi tersangka dalam kasus raibnya Kasda Pemkot Semarang sebesar Rp 22,7 miliar.

Dipimpin oleh Panit I AKP Ibnu, tim penyidik Tipikor Polrestabes Semarang mendatangi kantor BTPN Semarang di Jalan MT Haryono No 715 Semarang, Jumat (29/5) sekitar pukul 09.00. Mereka datang mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna biru nopol E-144-LS. Para penyidik kemudian masuk di kantor bank, dan melakukan negosiasi dengan pihak bank. Kurang lebih sekitar pukul 11.30, tim penyidik Tipikor keluar dari kantor bank tersebut dengan menenteng tas plastik warna hitam berisi uang Rp 514 juta.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Burhanudin mengatakan, pihaknya melakukan penyitaan uang dari BTPN Kantor Cabang Semarang terkait kasus dugaan korupsi raibnya deposito Kasda Pemkot Semarang Rp 22,7 miliar.

”Total uang yang kami sita Rp 514 juta. Uang tersebut kami sita dari tiga rekening Bilyet Deposito Berjangka atas nama Wali Kota Cq Kas Umum Daerah Pemkot Semarang,” kata Burhanudin kepada Jawa Pos Radar Semarang di Mapolrestabes Semarang, Jumat (29/5) siang.

Secara rinci, tiga rekening tersebut masing-masing Bilyet Deposito Berjangka No DH 55935 senilai Rp 100 juta, Bilyet Deposito Berjangka No DH 55940 senilai Rp 400 juta, dan Bilyet Deposito Berjangka No DH 55941 senilai Rp 14 juta. Sehingga totalnya Rp 514 juta.

”Semuanya dipalsukan oleh tersangka DAK untuk mengelabui Pemkot Semarang. Pemkot sendiri mengaku tidak pernah membuat bilyet deposito tersebut. Bilyet deposito ini menyerupai asli tapi tidak asli. Bentuknya persis dengan apa yang dimiliki oleh BTPN,” terang Burhanudin didampingi Kasat Reskrim Polrestabes Semarang.

Selain uang Rp 514 juta tersebut, pihaknya juga menyita satu buah laptop merek HP warna silver, dan satu buah stempel bank BTPN Cabang Semarang. Alat bukti tersebut diserahkan oleh tersangka Dyah Ayu kepada penyidik di Mapolrestabes Semarang pada 19 Mei 2015 lalu.

”Alat-alat ini yang digunakan tersangka DAK untuk membuat rekening koran fiktif tersebut. Tujuannya seolah-olah dana Kasda Pemkot Semarang benar-benar ada sesuai saldo dalam rekening fiktif tersebut,” katanya.

Agar pihak Pemkot Semarang percaya, maka tersangka membubuhkan stempel Bank BTPN Cabang Semarang. ”Stempel BTPN tersebut dipesan oleh tersangka kepada tukang stempel di Semarang,” beber Burhanudin.

Dalam penyitaan uang negara dari BTPN Cabang Semarang tersebut diwakili oleh saksi King Amidjaja. ”Kami melakukan penyitaan uang tersebut sebagai tindakan penyelamatan uang negara. Sebab, pihak pemkot tidak pernah membuka 3 rekening deposito tersebut,” jelasnya.

Penyelewengan yang dilakukan tersangka DAK, lanjut Burhanudin, dilakukan dalam kurun waktu 2007 hingga 2014. ”Saat ini kami masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng untuk mengetahui berapa kerugian negara,” katanya.

Selanjutnya penyidik Polrestabes Semarang akan menitipkan uang tersebut kepada Kasda Pemkot di Bank Jateng. Hal itu dilakukan demi menjaga keamanan selama proses penyidikan untuk membongkar skandal raibnya deposito Kasda Pemkot Rp 22,7 miliar.

Sejauh ini pihak Polrestabes Semarang baru menetapkan dua tersangka, yakni mantan bankir Dyah Ayu Kusumaningrum (DAK) dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kas Daerah (Kasda) Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, Suhantoro (SH) yang sempat menghebohkan dunia perbankan sejak Kamis, 9 April 2015.

DAK ditetapkan tersangka dengan pasal tindak pidana korupsi dan kejahatan perbankan. Sedangkan Suhantoro ditetapkan tersangka atas pasal gratifikasi.

Tersangka Dyah Ayu sendiri sebelumnya merasa diperalat oleh sejumlah pejabat Pemkot Semarang dalam kasus tersebut. Uang misterius yang disebut-sebut sebagai ”deposito” itu dinilai sebagai skandal korupsi secara bersama-sama yang disengaja sejak pemerintahan lama.

”Dyah Ayu itu hanya diperalat oleh mereka (pejabat pemkot). Jelas ada unsur kesengajaan. Mereka melakukan (korupsi, Red) secara bersama-sama,” kata Soewiji, kuasa hukum Dyah Ayu.

Soewiji menyebut ada perbuatan bersama-sama secara sistemik yang mengakibatkan hilangnya uang milik pemerintah untuk dibagi-bagi demi kepentingan para oknum pejabat pemkot. Sehingga dalam kasus ini, merupakan kasus korupsi bersama-sama. Termasuk apa yang dilakukan oleh tersangka Suhantoro.

Kasus ini bermula saat Pemkot Semarang melakukan penyimpanan deposito Rp 45 miliar pada 2007 silam di BTPN Kantor Cabang Semarang. Nah, dari penyimpanan uang tersebut, pemkot memperoleh bunga deposito 8 persen per tahun dan insentif sebagai nasabah sebesar 2 persen. Insentif tersebut diberikan dalam bentuk tunai kepada nasabah, dalam hal ini pemkot. Seharusnya insentif tersebut masuk ke kas daerah, namun ternyata justru dibagi ke oknum pejabat pemkot. Lebih lanjut pada 2009, pemberian insentif dari BTPN tersebut dihentikan.

Namun oknum pejabat pemkot saat itu meminta pemberian jatah tersebut tetap dilakukan. Saat itulah, Dyah Ayu diperalat untuk mengurus rekening giro milik pemkot yang disetor secara tunai. Rekening giro inilah yang terus dibagikan ke oknum pejabat pemkot dengan membuat slip setoran palsu, seolah-olah uang itu disimpan di BTPN.

Versi Dyah Ayu, dana rekening giro pemkot selama 2009 hingga 2014 inilah yang diklaim sebagai deposito yang raib. Jika dihitung total, dana rekening giro pemkot itu senilai Rp 11 miliar. Namun pihak pemkot saat ini menghitung dengan bunganya. Sehingga totalnya mencapai Rp 22,7 miliar.

”Karena intensif dari BTPN tadi dihentikan, mereka kemudian membuat rekayasa pemalsuan dokumen. Kasus ini muncul dari kepentingan mereka. Dyah Ayu tidak ada kepentingan. Dia hanya diperalat saja untuk kepentingan mereka (pejabat pemkot) saja,” ungkap Soewiji menegaskan. (amu/aro/ce1)