PEKUNDEN – Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) persoalkan kewenangan Komisi Yudisial (KY) ikut serta dalam seleksi pengangkatan hakim (SPH). Diketahui dalam rekrutmen calon hakim pemerintah melibatkan Mahkamah Agung (MA) dan KY yang disepakati melalui peraturan bersama.

Asisten Pengubung KY Jateng, Muhammad Farhan mengatakan, berkaitan masalah tersebut ia mengajak publik dan masyarakat luas untuk ikut serta mendukung gerakan masyarakat cinta peradilan bersih. ”Dukungan keterlibatan KY dalam proses seleksi hakim sebagai langkah nyata, mari kita bersama-sama mewujudkan cita-cita menciptakan negara hukum yang berkeadilan #SupportKY,” kata Farhan, Jumat (29/5).

Farhan mengatakan Undang-Undang (UU) yang diajukan judicial review oleh IKAHI adalah Pasal 14 A ayat (2), (3) UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 13A ayat (2), (3) UU No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 14A ayat (2), (3) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait proses seleksi hakim. ”Namun berdasarkan riset Komisi Hukum Nasional (KHN) seleksi hakim yang dilakukan mandiri oleh MA sejak 2003-2009 terdapat kecurangan, rawan suap dan Korupsi, Kolusi, Nepotisme,” ujar Farhan.

Sementara itu, Plt Koordinator KY Penghubung Jawa Tengah, Ferry Fernandes menganggap aturan kewenangan KY dalam proses SPH sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, dalam UUD 1945 sendiri tidak ada yang menyebutkan bahwa kewenangan SPH atau rekrutmen hakim hanya dilakukan oleh MA. Menurutnya, isyarat SPH oleh MA dan KY dapat dilihat dengan KY berwenang mengusulkan calon hakim agung dengan persetujuan DPR. ”Kalau ’bapaknya’ (hakim agung) saja diusulkan oleh KY, ya ’anak-anaknya’ (hakim) tentu boleh dong kalau politik hukum memilih seleksi pengangkatan hakim oleh KY dan MA,” sebutnya.

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Gatot Susanto mengaku setuju dengan adanya beberapa pihak atau lembaga yang turut serta mengawasi seleksi dan pengawasan terhadap calon hakim dan hakim. ”Kalau bisa jangan hanya KY. Ada lembaga lain juga, bisa saja lembaga psikologi atau universitas. Saya setuju dengan banyak yang turut mengawasi dalam seleksi hakim asal benar-benar yang independen dan paham hukum,” sebutnya.

Menurutnya, kalau hanya melibatkan MA dimungkinkan ada hal-hal kecurangan. ”Misalnya ada anaknya MA yang ikut seleksi langsung diloloskan dan itu mungkin serta manusiawi. Akan tetapi kita tidak menuduh. Kita hanya menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi tentunya dengan banyaknya yang turut serta partisipasi dalam seleksi calon hakim,” ungkapnya.

Seperti diketahui, dalam permohonannya, IKAHI mengganggap kewenangan KY terlibat dalam proses SPH mendegradasi peran IKAHI dalam upaya menjaga kemerdekaan (independensi) peradilan melalui perwujudan tugas hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. IKAHI menilai adanya lembaga di luar MA, yang ikut serta dalam rekrutmen hakim akan menghambat jalannya proses generasi hakim. Bahkan, membelenggu kemerdekaan hakim dalam penyelenggaraan peradilan karena adanya ketergantungan pada KY. (bj/zal/ce1)