MEMANAS: Suasana sidang gugatan PT IPU ditujukan ke Gubernur Jateng dan turut tergugat Yayasan PRPP, PT PRPP Jateng, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), BPN Jateng dan BPN Kota Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MEMANAS: Suasana sidang gugatan PT IPU ditujukan ke Gubernur Jateng dan turut tergugat Yayasan PRPP, PT PRPP Jateng, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI), BPN Jateng dan BPN Kota Semarang. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KRAPYAK – Sidang gugatan atas hak pengelolaan lahan Pusaat Rekreasi Promosi Pembangunan (PRPP) PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) kepada Gubernur Jateng dengan agenda keterangan saksi dari turut tergugat III, di Pengadilan Negeri Semarang, Kamis (28/5) kemarin, sempat memanas.

Dari pantauan Jawa Pos Radar Semarang, sidang keterangan saksi tersebut dihadirkan secara terpisah. Adapun saksi yang dihadirkan turut tergugat III (PT PRPP) yakni H. Slamet Rahayu, Mantan Kepala Bidang Bapeda Tingkat I Pemprov Jateng juga pernah menjabat Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jateng (juga pernah menjadi Sekretaris Yayasan PRPP), dan Mantan Staf Biro Perekonomian Pemprov Jateng Drs Totok Mulyanto, Tri Hanto Budi Rahardjo.

Dalam persidangan kuasa hukum PT IPU usai bertanya langsung memperlihatkan bukti di hadapan majelis hakim dan tergugat. Saksi maupun turut tergugat, justru berbeda dengan tergugat yang tidak pernah mengatakan untuk melihat bukti.

Diketahui saksi dihadirkan mengenai keabsahan badan hukum. Dalam persidangan sempat terjadi bersitegang, Majelis Hakim juga sempat geram karena PT PRPP ketika menjelaskan ke saksi ada nada ancaman-ancaman atau intimidasi. Ketua Majelis Hakim, Dwiarso Budi langsung menegaskan di dalam persidangan majelis yang bertangung jawab. ”Kalau di luar bukan kewenangan kami silakan saja. Tapi kami tegaskan jangan ada hal-hal demikian (penjelasan ancaman-ancaman/intimidasi),” tandas hakim Dwiarso.

Penegasan oleh majelis hakim tersebut bermula ketika kuasa hukum PT PRPP, Andreas meminta keterangan tegas dari saksi Totok Mulyanto yang menyatakan bahwa pembagian tanah kerja sama antara Yayasan PRPP dengan PT IPU yang dinilai akan mendapatkan intimidasi dari pihak penggugat. Memanasnya situasi persidangan tersebut, memancing penasihat hukum PT IPU, Agus Dwiwarsono karena merasa pihaknya yang tengah disinggung. Agus kemudian membantah adanya upaya intimidasi dalam persidangan tersebut.

Sementara itu, dalam kesaksiannya H. Slamet Rahayu mengatakan Yayasan PRPP sebagai kontribusi program pemerintah berkaitan PRPP atau pusat rekreasi dan pembangunan. Pada akhirnya, lanjut Slamet, timbullah kerja sama antara Yayasan PRPP dengan PT IPU. ”Bentuk kerja sama dalam bentuk pengembangan PRPP, tentang pembangunan sarana dan prasarana fisik. Yang tanda tangan Direktur PT IPU denga pimpinan Yayasan PRPP,” sebut saksi Slamet.

Slamet mengatakan, kerja sama itu untuk membangun sarana dan prasarana fisik. Ia juga menyebutkan PT PRPP adalah penerus Yayasan PRPP. ”Jadi otomatis itu berjalan terus dilanjutkan kerja sama dengan PT IPU, di mana total lahannya 60 hektare (ha) dikelola PRPP dan 48 (ha) dikelola PT IPU,” ungkapnya.

Kuasa hukum PT IPU, Agus Dwiwarsono mengatakan, beberapa pertanyaan yang disampaikan saksi adalah untuk menguatkan dalil tergugat dan turut tergugat tentang beralih status Yayasan PRPP menjadi PT PRPP. Selain itu Agus menyebutkan para saksi tidak mengetahui adanya pengerukan lahan. ”Saksi 1 dan 2 tidak menyebutkan likuidasi. Berita acara serah terima likuidasi juga diakui tidak ada. Kesimpulannya badan hukum yayasan secara hukum masih eksis,” kata Agus usai sidang. (bj/zal/ce1)