MENOLAK: Ratusan siswa dan guru SD Kusuma Bhakti berdemo menolak pembangunan jalur rel Stasiun Tawang–Pelabuhan Tanjung Emas. (ADENNYAR WYCAKSONO/ JAWA POS RADAR SEMARANG)
MENOLAK: Ratusan siswa dan guru SD Kusuma Bhakti berdemo menolak pembangunan jalur rel Stasiun Tawang–Pelabuhan Tanjung Emas. (ADENNYAR WYCAKSONO/ JAWA POS RADAR SEMARANG)

TANJUNG MAS – Rencana PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang akan kembali mengaktifkan jalur rel KA Stasiun Tawang-Pelabuhan Tanjung Emas, serta membangun Terminal Peti Kemas kembali ditolak warga. Pasalnya, dua megaproyek tersebut dinilai menyalahi aturan dan melanggar hak warga, karena lahan dan areal perumahan milik warga yang bakal tergusur telah memiliki sertifikat hak milik (HM).

Gelombang penolakan kemarin bisa dibilang lebih besar lantaran sebanyak 3.360 bangunan telah memiliki setifikat hak milik sejak 2001 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang. Selain itu, sejumlah rumah ibadah dan sekolah pun menjadi korban jika jalur tersebut kembali diaktifkan.

Tak mau proyek dilanjutkan, ratusan warga pun turun ke jalan dengan memasang spanduk berisi penolakan. Hal yang sama juga dilakukan ratusan siswa dari SD Kusuma Bhakti yang juga menjadi korban jika aktivasi rel kereta direalisasikan.

Menurut informasi, aksi tersebut adalah buntuk aksi mapping lahan yang dilakukan secara semena-mena oleh PT KAI Maret lalu dengan mencorat-coret jalan dan tembok rumah dengan cat merah tanpa adanya sosialisasi. Saat itu, diketahui jika PT KAI hanya mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan mapping dan pendataan aset pada 18 Maret 2014 ke kelurahan setempat.

”Bahkan menurut warga, pengukuran tersebut dilakukan tanpa sosialisasi. Petugas KAI mendatangkan sekitar 40 anggota TNI, polisi, dan dari KAI sendiri di rumah, jalan, tempat ibadah dan sekolah,” kata kuasa hukum warga Kebonharjo, Budi Sekoriyanto kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Menurut Budi, saat ditanya warga tentang tanda cat dan pengukuran yang dilakukan PT KAI, salah satu petugas PT KAI mengatakan, jika tanah yang ditempati warga saat ini adalah milik PT KAI dan bangunan yang ada di atasnya adalah bangunan liar. ”Ada warga yang tanya, tapi langsung dijawab salah satu petugas jika tanah yang ada milik PT KAI dan digunakan secara liar oleh warga Kebonharjo,” tandasnya.

Atas tindakan yang dinilai semena-mena oleh PT KAI, warga pun melakukan aksi penolakan dengan memasang spanduk, melakukan istighotsah, membentuk forum rukun warga se-Kelurahan Tanjung Mas hingga menyewa kuasa hukum untuk memecahkan kasus tersebut. Karena proses pembangunan berdampak pada 3.360 sertifikat bangunan dan tanah milik warga.

”Hal ini dilakukan karena PT KAI tetap ngotot membangun jalur tersebut dengan merujuk pada Perda RTRW No 14 Tahun 2011 yang ditandatangani Wali Kota Soemarmo HS yang di dalamnya ada sebuah pasal yang mengubah kawasan permukiman menjadi kawasan transportasi,” tuturnya.

Diubahnya perda tadi, membuat kawasan Kebonharjo berubah fungsi menjadi Terminal Peti Kemas tipe C Pelabuhan Tanjung Emas. Di mana membutuhkan lahan 5 hektare untuk Terminal Peti Kemas. Hingga warga mengadu ke DPRD dan akhirnya dilakukan audensi antara DPRD Kota Semarang dengan warga, PT KAI, BPN Kota Semarang, Dinas Tata Kota dan Permukiman (DTKP) Kota Semarang.

”Hasil audiensi, BPN menyatakan sertifi‎kat warga Kebonharjo sah. Dinas Tata Kota menyatakan belum pernah ada rencana pembangunan rel oleh PT KAI. Bahkan biro hukum bilang kalau pengesahannya hanya dilakukan sepihak oleh Soemarmo HS dan Sekda Kota Semarang,” katanya lagi.

Saat itu, audiensi juga meminta agar PT KAI menunda aset pengukuran tanah. Sementara saat audiensi di DPRD Jateng, PT KAI tidak hadir, warga diwakili forum RW dan hasilnya warga diminta mengumpulkan data-data sesuai Perda No 14 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Semarang yang merugikan warga karena sudah dinyatakan sah milik warga. ”Saat ini warga sedang mengajukan ke BPN tentang keabsahan atau kelegalan pemilikan tanah secara tertulis,” ujarnya.

Terpisah, salah satu warga Suparjo, warga RT 6 RW 10, Tanjung Mas, yang juga Ketua Forum RW 10 mengaku, memiliki sertifikat bukti hak milik (SHM) dengan nomor 11.01.09.08.1.03914. Surat keputusan penerbitan SHM Nomor 520.1/50/889/PAP/2011 tanggal 12/6/2011. ”Ini adalah bukti yang kuat, tapi keabsahannya tidak diakui oleh PT KAI,” keluhnya.

Ia menuntut kepada pemerintah agar PT KAI mengubah rencana pembuatan rel yang menerjang rumah warga, tempat ibadah, serta fasilitas umum. Selain itu, juga mengangkat blokir yang dilakukan PT KAI atas sertifikat Hak Milik di BPN
yang menurut undang-undang tidak sah, karena tidak ada gugatan, serta mengubah Perda RTRW Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011. ”Warga ingin jika pembuatan rel dan Terminal Peti Kemas tidak menerjang rumah warga,” pintanya.

Terpisah, Manager Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Suprapto, saat dikonfirmasi mengatakan, lahan yang saat ini dihuni ribuan warga tersebut masih merupakan aset negara yang diamanahkan kepada PT KAI, dan akan tetap dipertahankan. ”Kami tetap akan melaksanakan program nasional, karena ini kepentingan nasional dan bisa menurunkan beban jalan raya Pantura,” katanya.

Hal ini juga diperkuat dengan MoU yang dilakukan pada Maret lalu, dan tetap akan melakukan proyek reaktivasi jalur kereta dari Samarang Tawang menuju Pelabuhan Tanjung Emas sepanjang 2,9 km. Hasil survei yang ada terdapat 130 bangunan yang akan terkena dampak proyek reaktivasi tersebut. Terdiri atas 125 rumah warga, 2 masjid, 2 musala, dan 1 buah bangunan sekolah.

”Kami baru tahu kalau lahan milik warga punya sertifikat, namun lahan tersebut adalah aset negera yang diamanahkan PT KAI dalam bentuk modal negara, dan yang berhak melepas adalah menteri keuangan, bukan pejabat daerah. Untuk itu, selama masih terdaftar dalam daftar kami, akan kita pertahankan,” tegasnya.

Jika warga tetap ngotot, dirinya akan tetap melakukan sosialisasi kepada warga awal Juni 2015 nanti. Jalur hukum akan tetap ditempuh, jika memang ditemukan sertifikat hak milik. Meski begitu, ia tetap mengedepankan jalur mediasi dan kekeluargaan dengan memberi kompensasi berupa uang ganti pembongkaran untuk membebaskan lahan yang akan dijadikan reaktivasi jalur kereta.

”Kita tidak bisa beli lahan yang masih aset kami, dari surat keputusan direksi akan ada uang ganti pembongkaran sebesar Rp 250 ribu per meter persegi untuk bangunan permanen, dan Rp 200 ribu per meter untuk bangunan semipermanen. Itu kalau mau diselesaikan secara sosial,” katanya. (den/aro/ce1)