Jateng Siap Gelar Pilkada Serentak

214
Siswo Laksono. (RICKY FITRIYANTO/jawa pos radar semarang)
Siswo Laksono. (RICKY FITRIYANTO/jawa pos radar semarang)

SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah menyatakan 21 kabupaten/kota di provinsi ini telah siap melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak pada 9 Desember mendatang. Hal ini menyusul telah tertandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) masing-masing pemerintah daerah setempat.

”Per siang ini semua sudah selesai menandatangani NPHD, kecuali Surakarta yang dijadwalkan hari ini (kemarin) jam 17.00. Jadi Insya Allah hari ini kelar semua,” ungkap Ketua KPU Jateng Joko Purnomo, Kamis (28/5).

Atas penandatanganan NPHD tersebut, lanjut Joko, tahap selanjutnya adalah pencairan dana hibah dari pemkab/pemkot ke KPUD guna melaksanakan tahapan pilkada. Untuk pencairan ini ditargetkan selesai paling lambat 3 Juni mendatang. ”Sehari setelah penandatanganan NPHD, bisa langsung dicairkan anggarannya,” imbuhnya.

Joko menambahkan, penandatanganan NPHD dilakukan pada minggu terakhir menjelang digunakannya anggaran karena beberapa hal. Di antaranya, sebagian anggaran diambilkan dari APBD Perubahan, ada tata naskah yang berbeda, serta baru keluarnya revisi Permendagri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

”Dengan demikian per hari ini Kamis 28 Mei 2015, seluruh 21 kabupaten/kota Insya Allah sudah kelar masalah anggaran dan NPHD-nya,” tandas Joko mengaku telah mengecek sendiri satu per satu s6eluruh kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada 2015.

Hal yang tak jauh berbeda juga diungkapkan Asisten Pemerintahan Setda Jateng Siswo Laksono. Menurutnya, terkait anggaran Pilkada dan NPHD telah klir semua. Ia menyebutkan, salah satu kendala mepetnya penandatanganan NPHD lantaran kurangnya anggaran dari APBD murni sehingga harus ditambah melalui APBD Perubahan.

”Tapi semua sudah clear. Kalau tidak percaya silakan dicek di masing-masing Sekda Kabupaten/Kota,” terang anggota Desk Pilkada Jateng itu.

Seperti diketahui, menjelang pengucuran dana hibah daerah yang jatuh pada Juni, lima dari 21 daerah terancam tidak bisa mengikuti pilkada serentak 2015. Hal ini dikarenakan daerah yang bersangkutan belum menandatangani NPHD untuk anggaran pilkada. Kelima daerah tersebut adalah Kabupaten Rembang, Kota Surakarta, Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan dan Kendal. (fai/ric/ce1)