30 C
Semarang
Senin, 16 Desember 2019

Pilkada Serentak Boros Anggaran

Must Read

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden...

Air Semut

Kota ini di tengah Gurun Gobi. Jaraknya empat jam dari kota di baratnya. Juga empat jam dari kota di...

Sriyanto Saputro. (Istimewa)
Sriyanto Saputro. (Istimewa)

SEMARANG – DPRD Jateng menilai pilkada serentak yang dinilai efisien ternyata tidak sepenuhnya benar. Buktinya, pilkada serentak justru menambah boros, karena anggaran semua dari APBD. Bahkan untuk kampanye saja, KPUD harus menggelontorkan anggaran Rp 4 miliar- Rp 5 miliar untuk setiap daerah. Padahal di Jateng bakal ada pilkada di 21 kabupaten/kota.

Anggota Komisi A DPRD Jateng, Sriyanto Saputro mengatakan, ternyata pilkada serentak justru pemborosan. Di Jateng misalnya dari 21 kabupaten/kota yang saat pilkada harus menganggarkan dana puluhan miliar. Beban semakin bertambah karena dalam pilkada tahun ini, biaya kampanye semua calon bakal ditanggung KPUD. “Jika dulu KPU hanya menganggarkan untuk sosialisasi, sekarang biaya kampanye calon harus dicover. Dan untuk biaya kampanye KPUD setidaknya harus mengalokasian dana sebesar Rp 4 miliar – Rp 5 miliar,” katanya, kemarin.

Ia menambahkan, dengan anggaran untuk kampanye calon sebesar itu jelas sangat memberatkan. Apalagi, anggaran pilkada untuk satu daerah dengan daerah lain berbeda. Tergantung dengan kekuatan keuangan daerah, karena anggaran dari APBD. “Ini juga menjadi masalah, karena daerah yang berkekuatan keuangan besar, maka anggarannya besar. Tapi kalau keuangan kecil ya kecil. Justru ini akan njomplang,” imbuhnya.

Dia menambahkan mestinya pemerintah pusat harus memiliki standar untuk anggaran pilkada. Sebab, ke depan biaya bakal diambilkan dari ABPN. Untuk itu, harus ada perencanaan yang matang agar pilkada benar-benar tidak membebani daerah. “Anggaran juga harus disesuaikan dengan jumlah pemilih dan luas wilayah. Agar tidak njomplang dan sesuai dengan kebutuhan,” tambahnya. (fth/ric)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Latest News

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...

Air Semut

Kota ini di tengah Gurun Gobi. Jaraknya empat jam dari kota di baratnya. Juga empat jam dari kota di timurnya. Kota yang di barat itu,...

Random News

Agus: Urus Andalalin Gratis!

”Tidak ada pungutan, kalau ada oknum laporkan saja, tentu akan kita berikan sanksi tegas. Untuk mengurus atau mendapat rekomendasi (Andalalin) tidak pungut biaya. Karena...

Berharap Radar Semarang Tambah Halaman Kendal

Bertambahnya usia koran harian Jawa Pos Radar Semarang membawa harapan besar bagi pembaca di Kendal. Tak luput, Bupati Kendal Widya Kandi Susanti yang mengaku...

Tidak Cukup dengan Anggaran Besar

SEMARANG – Kerusakan infrastruktur jalan di Jateng merupakan persoalan serius yang harus segera diatasi. Anggaran besar saja tidak cukup, tetapi harus ada komitmen bersama...

DPRD Jateng Baru Sahkan 11 Perda

SEMARANG – Menjelang akhir 2017, DPRD Jateng hanya mengesahkan 11 Peraturan Daerah (Perda). Padahal mereka punya 20 Raperda yang harus disahkan. Artinya, hanya ada...

More Articles Like This

- Advertisement -