Sriyanto Saputro. (Istimewa)
Sriyanto Saputro. (Istimewa)

SEMARANG – DPRD Jateng menilai pilkada serentak yang dinilai efisien ternyata tidak sepenuhnya benar. Buktinya, pilkada serentak justru menambah boros, karena anggaran semua dari APBD. Bahkan untuk kampanye saja, KPUD harus menggelontorkan anggaran Rp 4 miliar- Rp 5 miliar untuk setiap daerah. Padahal di Jateng bakal ada pilkada di 21 kabupaten/kota.

Anggota Komisi A DPRD Jateng, Sriyanto Saputro mengatakan, ternyata pilkada serentak justru pemborosan. Di Jateng misalnya dari 21 kabupaten/kota yang saat pilkada harus menganggarkan dana puluhan miliar. Beban semakin bertambah karena dalam pilkada tahun ini, biaya kampanye semua calon bakal ditanggung KPUD. “Jika dulu KPU hanya menganggarkan untuk sosialisasi, sekarang biaya kampanye calon harus dicover. Dan untuk biaya kampanye KPUD setidaknya harus mengalokasian dana sebesar Rp 4 miliar – Rp 5 miliar,” katanya, kemarin.

Ia menambahkan, dengan anggaran untuk kampanye calon sebesar itu jelas sangat memberatkan. Apalagi, anggaran pilkada untuk satu daerah dengan daerah lain berbeda. Tergantung dengan kekuatan keuangan daerah, karena anggaran dari APBD. “Ini juga menjadi masalah, karena daerah yang berkekuatan keuangan besar, maka anggarannya besar. Tapi kalau keuangan kecil ya kecil. Justru ini akan njomplang,” imbuhnya.

Dia menambahkan mestinya pemerintah pusat harus memiliki standar untuk anggaran pilkada. Sebab, ke depan biaya bakal diambilkan dari ABPN. Untuk itu, harus ada perencanaan yang matang agar pilkada benar-benar tidak membebani daerah. “Anggaran juga harus disesuaikan dengan jumlah pemilih dan luas wilayah. Agar tidak njomplang dan sesuai dengan kebutuhan,” tambahnya. (fth/ric)