Keterbukaan Informasi Cegah Korupsi

151
TRANSPARAN: Koordinator bidang penyelesaian sengketa informasi Publik Zainal Abidin petir saat menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di lantai 8 Gedung Moch Ikhsan, kemarin. (Humas for Jawa Pos Radar Semarang)
TRANSPARAN: Koordinator bidang penyelesaian sengketa informasi Publik Zainal Abidin petir saat menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di lantai 8 Gedung Moch Ikhsan, kemarin. (Humas for Jawa Pos Radar Semarang)

BALAI KOTA- Semakin populernya berbagai media sosial belakangan ini membuat kita mau tidak mau ikut menyesuaikan perkembangan tersebut apapun kepentingannya. Begitu pula dengan para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) yang sering disebut garda terdepan SKPD dalam hal transparasi. Jika semua transparan, maka dapat mencegah tindakan korup.

Melalui acara Forum Koordinasi PPID Selasa (26/5) yang diselenggarakan oleh Bagian Humas Setda Kota Semarang diangkat tema “Optimalisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Melalui Media Sosial”. Di dalamnya para kontributor penyedia informasi yang merupakan kaki tangan para PPID diminta untuk merespon berbagai permohonan yang diberikan melalui media sosial.

Koordinator bidang penyelesaian sengketa informasi Publik Zainal Abidin petir menegaskan apabila amanat undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 diimplementasikan dengan baik Korupsi akan mustahil dilakukan. “Baik dari perencanaan hingga perencanaan karena semuanya transparan,” pungkasnya.

Menurutnya, rahasia kinerja SKPD ada di PPID. Selain itu, keterbukaan informasi juga menjadi pencegah tindakan korup. Karena masyarakat jadi bisa ikut melakukan pengawasan dan pemantauan. “Secara tidak langsung komisi informasi ini sebagai lembaaga pencegah korupsi.
Cilikane KPK lah. Karena di situ tujuan UU Keterbukaan Informasi adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel. Akuntabel tidak hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga moral harus dipenuhi,” tandasnya.

Kabag Humas Setda Kota Semarang Achyani menyebutkan bahwa acara tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk menguatkan tupoksi PPID untuk bersama-sama melaksanakan keterbukaan informasi publik khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Semarang serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta khususnya kontributor penyedia informasi publik sehingga tidak mengalami kendala dalam melaksanakan tupoksinya.“Selain itu acara ini juga memberikan pengetahuan praktis khususnya tentang penyampaian informasi dan dokumentasi melalui media sosial seperti sebagai bagian dari penguatan fungsi PPID sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Sementara Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama Tommy Y Said yang hadir mewakili Sekda Kota Semarang serta selaku PPID di lingkungan Setda menyebutkan bahwa saat ini eranya keterbukaan dan media sosial juga semakin beragam sehingga memudahkan masyarakat untuk menyampaikan kritik, masukan, pendapat, dan meminta informasi melalui media tersebut.“Untuk itu kita harus siap melayani mereka dengan cara terjun di Media sosial ini,” tambah Tommy di depan 67 kontributor dari masing-masing SKPD.

Hal yang sama diungkapkan Eko Suseno Matrutty salah satu narasumber dari UKSW bahwa pengguna internet di Indonesia semakin tinggi untuk itu dari birokrat harus menjamah medsos agar dapat mempublikasikan informasi seperti hasil kinerja dan kebijakan Pemkot. (zal)