Bawa Caping, Tuntut Cabut Ijin Lingkungan

169
AKSI: Puluhan ibu-ibu warga Pati demo di PTUN dan mendesak Bupati mencabut perizinan lingkungan pabrik semen, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
AKSI: Puluhan ibu-ibu warga Pati demo di PTUN dan mendesak Bupati mencabut perizinan lingkungan pabrik semen, kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

MANYARAN – Puluhan ibu-ibu warga Kayen, Sukolilo Pati untuk kesekian kali melakukan aksi di depan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang. Dalam persidangan PTUN dinilai tidak berwenang memeriksa perkara gugatan lima warga Pati terhadap Pemerintah Kabupaten Pati atas dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Bupati Pati Nomor 660.1/4767 Tahun 2014 tentang izin lingkungan pabrik semen serta penambangan. Hal itu diungkapkan, tergugat II intervensi, PT Sahabat Mulia Sakti (SMS).

Puluhan kaum hawa ini melakukan demo dengan membawa berbagai spanduk. Seperti bertuliskan ‘Bupati diminta segera mencabut perizinan lingkungan pabrik semen yang ditandatangani pada tanggal 08 Desember 2014 di Kec. Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Gabus, Winon’.

Selain itu ada 27 caping (topi petani) bercat merah, hitam dan putih ditulisi tolak pabrik semen tertata rapi diarea demo dan beberapa tuntutan penolakan yang dipegang ibu-ibu sebagai ungkapan kekesalan. Bahkan sebelum dimulai sidang, para warga membacakan surat Al-Fatihah hingga 3 kali dengan khusu’ dihadapan majelis hakim.

Kuasa hukum PT. SMS, Florianus menilai, karena izin lingkungan belum menimbulkan akibat hukum, maka tidak dapat dijadikan obyek sengketa di PTUN. “Adapun, gugatan dari penggugat untuk membatalkan izin lingkungan mendasari pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32/ 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ayat itu mengatur persyaratan permohonan izin yang cacat hukum dan penerbitan dokumen tidak memenuhi syarat,” kata Florianus didampingi kuasa hukum tergugat intervensi lainnya, Gita Paulina, Selasa (26/5).

Florianus menambahkan, izin lingkungan telah dilengkapi dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) sesuai ketentuan berlaku. “Kami telah melengkapinya dengan AMDAL sesuai ketentuan. Berdasarkan ketentuan pasal 38 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembatalan dengan alasan sebagaimana tercantum pada pasal 37 ayat 2 UU tersebut bukan menjadi kewenangan PTUN,” tambahnya.

Ia menilai, gugatan prematur serta didasarkan pada kekhawatiran subyektif. Selain itu, gugatan itu didasari kekeliruan serta ketidakpahaman para penggugat atas dokumen AMDAL PT SMS. Sebab, kegiatan PT SMS dilakukan di luar Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Sukolilo. “Ini tidak membahayakan lingkungan hidup karena akan dilaksanakan dengan memperhatikan rekomendasi dalam dokumen amdal,” tambahnya.

Kuasa hukum penggugat, Zainal Arifin mengatakan, izin lingkungan merupakan akhir dari proses dokumen AMDAL. “Menjadi kewenangan PTUN yang memutuskan apakah keputusan itu final. Sebab, izin lingkungan memiliki satu konsekuensi hukum yang pada akhirnya bisa memunculkan izin lainnya,” katanya.

Kabag Hukum Pemkab Pati, Siti Subiati mengatakan, terkait kekhawatiran warga pabrik semen akan merusak lingkungan dan sumber mata air, secara keseluruhan penjabaran analisis ilmiah sudah dituangkan dalam dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). “Kekhawatiran penggugat sudah ada di amdal. Sudah terjawab di RKL-RPL. Dukungan warga juga sudah ada,” katanya.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim , Adhi Budhi Sulistyo, baik tergugat maupun tergugat intervensi hanya menyerahkan berkas jawaban atas gugatan penggugat. Selanjutnya, sidang ditunda Selasa (9/6) dengan agenda replik atau tanggapan penggugat atas jawaban tergugat. (bj/fth)