BALAI KOTA – Rencana pembangunan Polder Banger di Kelurahan Kemijen, Semarang Timur, masih terbentur pembebasan lahan yang hingga kini belum tuntas. PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop IV Semarang yang berwenang melakukan penertiban bangunan di atas asetnya mengaku belum bisa bergerak karena terkendala anggaran. Hal itu disampaikan Humas Daop IV Semarang Suprapto usai kegiatan Focus Group Discussion (FGD/Diskusi Kelompok Terarah) yang diikuti beberapa pihak terkait di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, kemarin (25/5).

Dari hasil penghitungan PT KAI, dibutuhkan anggaran Rp 1,7 miliar untuk penertiban puluhan bangunan di atas lahan yang rencananya untuk Polder Banger tersebut. ”Kita sudah mengajukan anggaran tersebut ke direksi di pusat. Saat ini kita masih menunggu. Begitu dana itu turun kita akan langsung lakukan penertiban,” katanya.

Pihaknya tidak dapat menargetkan kapan penertiban tersebut dilaksanakan. Namun untuk pembebasan lahan yang disewa Pemkot Semarang untuk pembangunan Polder Banger itu, total ada 88 bangunan warga yang harus ditertibkan. Sekarang ini baru lima warga yang mau menerima biaya ganti pembongkaran.

PT KAI hanya bisa memberi biaya ganti pembongkaran kepada warga yang terkena dampak proyek pembangunan polder. Sebab, lahan yang ditempati warga itu merupakan milik negara yang diserahkan ke PT KAI dalam bentuk penyertaan modal negara. Sehingga PT KAI tidak boleh memberikan ganti rugi. ”Jadi PT KAI sebagai badan usaha milik negara tidak boleh membayar untuk asetnya sendiri,” jelasnya.

Sesuai standar operasional prosedur (SOP) di internal PT KAI, uang ganti pembongkaran tersebut sebesar Rp 250 ribu/m2 untuk bangunan permanen, dan Rp 200 ribu/m2 untuk bangunan semipermanen. ”Sistem transfer atau pembayaran uang ganti pembongkaran itu juga sudah ditentukan standar operasinya,” tandasnya.

Meski masih terkendala anggaran untuk pembebasan lahan, pihaknya terus melakukan sosialisasi penertiban kepada warga yang terkena dampak tersebut. Termasuk menyelesaikan masalah klaim sejumlah warga yang mengaku mempunyai bukti sertifikat hak milik atas tanah. ”Tapi soal kenapa bisa terbit sertifikat tanah itu bukan ranah kami,” katanya.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Energi Sumber Daya Mineral (PSDA-ESDM) Kota Semarang, Nugroho Joko Purwanto mengakui, kesiapan lahan menjadi kendala yang paling utama. Pihaknya mendesak PT KAI untuk segera melakukan penertiban lahan tersebut sesuai tugas dan kewenangannya.

”Kendala kedua kita masih perlu melakukan revisi desain pembangunan polder yang lama, untuk disesuaikan dengan kondisi eksisting lokasi yang ada sekarang,” kata Nugroho, yang menjadi narasumber utama kegiatan FGD tersebut.

Sambil menyelesaikan kedua persoalan tersebut, pihaknya akan melakukan prioritas lainnya seperti pengadaan pompa dan pemasangan alat-alat mechanical electrical (ME).

Kabid Perencana Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, M. Farchan, menambahkan, tidak ada desain baru untuk pembangunan Polder Banger. Hanya kekurangan yang ada di desain lama disempurnakan dengan mengakomodasi pemikiran dari pihak-pihak yang diundang dalam FGD. Sehingga desain lebih optimal sesuai kondisi eksisting sekarang.

”Kita akan pakai desain PT Pirama Karya yang telah direkomendasi oleh kementerian. Dibanding desain lama (lima tahun lalu) dari konsultan asal Belanda sebenarnya sama-sama baiknya, prinsip kerjanya sama, namun dalam perkembangan keadaan di lapangan kemudian kita ambil desain yang terakhir,” jelasnya. (zal/aro/ce1)