KEDUNGPANE – Lapas Kelas 1 Kedungpane saat ini dihuni 1.200 narapidana (napi) yang terbagi dalam 12 blok. Jumlah tersebut sudah sangat tidak ideal. Overkapasitas. Bahkan untuk mengantisipasi semakin membeludaknya penghuni lapas, setiap sebulan sekali ada pemindahan 100 tahanan ke tempat lain.

Kepala Lapas Kedungpane Semarang, Tedja Sukmana mengatakan, pihaknya menyayangkan adanya overload alias over kapasitas tersebut. Menurutnya pemerintah harus dengan cepat dan tepat memahami persoalan ini. ”Bayangkan saja, di sini kapasitas ideal adalah 454 orang, sementara diisi terus sampai 1.200 orang. Untuk narapidana korupsi ada sebanyak 300 tahanan dalam 3 blok. Padahal jumlah idealnya 1 blok diisi 50 tahanan. Dan yang paling disesalkan adalah jumlah penjaga yang hanya 12 personel saja. Ini kan masalah, dan sampai sekarang belum ada solusi signifikan,” kata Tedja.

Tedja mengaku telah mengusulkan beberapa hal, di antaranya pemindahan narapidana, dan pembangunan Rumah Tahanan (Rutan) kelas 1 di Semarang. Menurutnya, pemindahan napi ke lapas daerah asal mereka cukup efisien dalam mengurangi tahanan. Namun, lagi-lagi, penahanan yang masif membuat kondisi lapas tetap penuh. ”Kami ini tiap bulan memindahkan narapidana sampai 100 tahanan. Tapi ya sama saja, tiap bulan ada yang ditahan, 100 bahkan kadang lebih, gimana bisa berkurang,” tandasnya.

Untuk itu, lanjut Tedja pihaknya berupaya untuk memindahkan banyak narapidana. Tidak menutup kemungkinan narapidana korupsi yang rencananya sudah diusulkan sebanyak 84 tahanan akan dipindahkan.

Tedja juga mengaku belum mendapatkan persetujuan terkait usulan perluasan lapas. Ia menginginkan agar segera mendapat perintah untuk meluaskan lapas, atau membangun rutan kelas 1 di Semarang. ”Kalau dilihat hanya Semarang, ibu kota provinsi yang tidak memiliki rutan kelas 1,” ujarnya.

Sementara itu, Advokat Semarang, Nugroho Budiantoro mengaku lebih setuju dengan tahanan tersebut ditempatkan di lapas daerah masing-masing. ”Walau tahanan, sangat manusiawi kalau mereka (tahanan) dijenguk keluarganya, kalau ditempatkan jauh dan bukan di daerah tempat terdakwa atau terpidana berasal, kasihan juga buat keluarganya yang menjenguk,” kata Nugroho, Senin (25/5).

Nugroho juga menganggap para pelaku korupsi bisa saja salah kebijakan, salah administrasi jadi bukan semata-mata memakan uang negara. Sehingga ia setuju dengan adanya pengembalian tahanan di lapas yang ada di daerah masing-masing pelaku. ”Kalau benar-benar menghabiskan uang negara hingga triliunan dan miliaran rupiah saya setuju saja mereka dihukum berat. Misal kayak kasus Hambalang. Hukum mati bagi pelakunya, saya juga setuju,” sebutnya.

Kasi Penkum Kejati Jawa Tengah, Eko Suwarni mengatakan, mengenai adanya upaya penahanan terhadap tersangka diakuinya untuk memudahkan proses penyidikan. ”Kalau ditahan mereka (pelaku) lebih mudah dipanggil dalam pemeriksaan, tidak ada alasan untuk mangkir,” sebutnya. (bj/zal/ce1)