Kesejahteraan Tak Sekadar Terkait Upah

257
DIALOG: Bakal calon Wakil Wali Kota Semarang Ir Hj Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita saat berdialog dengan sejumlah aktivis buruh di Goedang Angkringan, Jalan Indraprasta, kemarin. (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)
DIALOG: Bakal calon Wakil Wali Kota Semarang Ir Hj Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita saat berdialog dengan sejumlah aktivis buruh di Goedang Angkringan, Jalan Indraprasta, kemarin. (Ricky Fitriyanto/Jawa Pos Radar Semarang)

SEMARANG – Bicara soal kesejahteraan buruh, tidak hanya berkutat pada permasalahan upah saja. Masih banyak komponen lain yang bisa terkait. Di antaranya kebutuhan kesehatan, transportasi, pendidikan, dan perumahan. Dibutuhkan kepemimpinan kepala daerah yang mumpuni agar dapat mewujudkan kesejahteraan kaum pekerja. Di antaranya dengan tegas melakukan penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan.

Hal tersebut menjadi salah satu poin bahasan dalam dialog antara bakal calon Wakil Wali Kota Semarang Ir Hj Hevearita Gunaryanti Rahayu dengan sejumlah aktivis buruh Kota Semarang, Senin (25/5). Dalam dialog yang digelar di Goedang Angkringan Jalan Indraprasta tersebut hadir dua aktivis buruh, Nanang Setyono, dan Prabowo Luh Santoso.

Nanang Setyono mengungkapkan, buruh terlalu lama dihadapkan pada persoalan upah saja. Padahal ada beberapa komponen lainnya yang terkait kesejahteraan buruh seperti kebutuhan kesehatan, transportasi, pendidikan, dan perumahan. Soal rumah misalnya, saat ini hanya sekitar 25-30 persen buruh di Kota Semarang yang sudah memiliki rumah sendiri. ”Untuk memiliki rumah, banyak buruh yang terganjal aturan DP 30 persen dari harga rumah. Padahal di masa lalu ada program seperti RSS (Rumah Sangat Sederhana) yang sebenarnya bisa dijangkau buruh,” ujarnya.

Dia juga mengkritik program rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) bagi buruh yang digagas pemerintah. Menurutnya, Rusunawa buruh dibangun dengan biaya dari BPJS Ketenagakerjaan. Ironisnya, buruh hanya dapat menyewa. Saat berusia 56 tahun dan pensiun, buruh pun harus hengkang dari rumah tersebut. ”Bagaimana mungkin membangun Rusunawa dari uang buruh namun saat pensiun tetap tidak bisa memiliki rumah,” katanya.

Karenanya dia mendesak pemerintah menyediakan fasilitas uang muka dan angsuran murah agar bisa dijangkau buruh. Hal tersebut salah satunya bisa didorong oleh kepala daerah.

Menanggapi hal itu, Mbak Ita, panggilan akrab Hevearita mengatakan salah satu upaya mewujudkan rumah bagi buruh di antaranya dapat dibangun di dalam kawasan industri. ”Minimal di kawasan industri ada wilayah yang bisa dibangun perumahan buruh. Dengan begini, masalah kebutuhan rumah dan transportasi terpecahkan sekaligus,” paparnya.

Meski begitu, dia mengakui pengusaha kerap terbentur beberapa aspek. Seperti regulasi pemerintah, tata niaga ketenagakerjaan, dan kompleksitas daerah. ”Kesejahteraan buruh terkadang juga tergantung perusahaannya. Selain itu perlu penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan yang bisa diupayakan pemerintah,” kata dia.

Aktivis buruh Prabowo Luh Santoso mengapresiasi langkah Mbak Ita yang mau mengajak buruh untuk berdialog. ”Baru kali ini ada bakal calon yang membuka pintu dialog dengan buruh. Harapannya ini sebagai pintu awal membuka komunikasi sehingga nanti kalau jadi bisa tetap bersinergi,” katanya. Pertemuan tersebut direncanakan berlanjut dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang membahas tuntas berbagai permasalahan buruh di Kota Semarang. (ric/ce1)