GELEDAH: Tim Tipikor Polda Jateng saat menggeledah ruangan Bidang TK/SD Disdikpora Pemkab Demak, kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
GELEDAH: Tim Tipikor Polda Jateng saat menggeledah ruangan Bidang TK/SD Disdikpora Pemkab Demak, kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

DEMAK – Tim Tipikor Polda Jateng, kemarin, menggeledah ruangan Kabid TK/SD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Pemkab Demak. penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan sarana tekhnologi, informasi dan komunikasi untuk 103 sekolah SD dan SDLB di wilayah Demak tahun anggaran APBD Demak 2012 lalu. Tim yang dipimpin Kasubid III Direskrimsus Tipikor Polda Jateng, AKBP Syarif Rahman ini mencari berkas terkait pengadaan barang dan jasa tersebut.

Setidaknya ada 6 personel Tipikor Polda yang diterjunkan untuk mencari bukti-bukti pengadaan lelang barang. Petugas dikawal aparat kepolisian dari Polres Demak lengkap dengan senjata laras panjang. Dalam penggeledahan ruangan TK/SD disaksikan langsung Kepala Disdikpora Muhtra Lutfi, Sekretaris Arif Sudaryanto, dan Kabid TK/SD M Natsir.

Sebelum menuju ke ruangan TK/SD itu, tim Tipikor memintai keterangan beberapa saksi di Mapolres Demak untuk melengkapi berkas pemeriksaan. AKBP Syarif Rahman mengatakan, dalam sepekan terakhir telah memintai keterangan 8 sampai 10 saksi kunci. Sedangkan, total saksi yang diperiksa ada 38 orang. Para saksi berasal dari beberapa unsur. Antara lain, pejabat pengadaan, rekanan (vendor), dan termasuk dari pihak Microsoft. “Untuk beberapa saksi yang kita periksa untuk melengkapi berkas penyidikan. Mereka adalah diantara sekian yang kita mintai keterangan tambahan,” katanya, kemarin.

Ia menambahkan, penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari rangkaian proses penanganan kasus dugaan korupsi. Pengadaan barang dan jasa dengan anggaran mencapai Rp 2,59 miliar. Selanjutnya, dalam kontrak anggarannya sebesar Rp 2,3 miliar. Sedangkan, kerugian negara dalam kasus ini untuk sementara tercatat sekitar Rp 1,3 miliar. Artinya, 50 persen anggaran peruntukannya tidak jelas. Dugaan yang dimark-up adalah spek dan software laptop tersebut.

Harga satuan hardware laptop dan PC dicantumkan dalam mata anggaran yang berbeda. Yakni, antara Rp 20 juta hingga Rp 25 juta per unit. Dari jumlah itu, yang diduga dimark-up nilainya mencapai Rp 12 juta hingga Rp 15 juta perunit laptop dan PC. “Pastinya masih dalam hitungan BPKP,” imbuhnya.

Terkait kasus tersebut, pihak Tipikor Polda telah mengantongi beberapa calon tersangka. Yakni, dari pihak rekanan satu orang, dan dari pejabat pengadaan atau pembuat komitmen antara 3 hingga 4 orang. Jumlahnya bisa bertambah sesuai perkembangan penyidikan yang dilakukan pihak penyidik. “Mereka kita mintai pertanggungjawaban. Yang namanya korupsi tidak bisa berdiri sendiri,” tambahnya.

Korupsi dilakukan dengan cara barang yang diberikan pihak rekanan tidak sesuai spesifikasi (spek) yang ditentukan. Sebab harga terlalu tinggi, tapi barang yang diberikan lebih murah. Barang yang dipersoalkan adalah pengadaan laptop dan Portable Computer (PC). Proses penyelidikan sudah dimulai sejak 2013. Pihaknya juga telah memintai keterangan dari pihak yang memahami soal laptop dan PC. “Kita peroleh keterangan kalau barang yang diberikan rekanan tersebut termasuk kategori barang bajakan juga. Artinya, barang yang dipasok tersebut tidak asli. Karena itu, siapapun yang terlibat dalam kasus ini harus bertanggungjawab,”katanya.

Seperti diketahui, sebelumnya Kejaksaan Tinggi (kejati) telah menangani kasus dugaan korupsi pengadaan buku ajar. Kemudian, pihak Polda Jateng kini menangani kasus pengadaan laptop dan PC. “Masih banyak yang akan kita tangani selanjutnya,”ujarnya.

Kepala Disdikpora Pemkab Demak, Muhtar Lutfi mengatakan, pihaknya mempersilahkan petugas kepolisian untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Sebab semua itu merupakan proses hokum yang sudah diagendakan pihak Polda. “Kami sifatnya hanya melayani saja apa yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Saya sendiri tidak tahu penyimpanan berkas yang dibutuhkan. Yang digeledah memang ruangan TK/SD,” katanya.

Sekretaris Disdikpora Demak, Arif Sudaryanto mengatakan, adanya penggeledahan ruangan TK/SD tidak berpengaruh terhadap rencana pengadaan barang dan jasa tahun ini. Menurutnya, bila petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (juklak dan juknis) telah tersedia, maka pengadaan bisa dilaksanakan. “Kalau tidak dilakukan nanti kasihan anak-anak dan sekolah yang membutuhkan,” katanya.

Di empat terpisah, sekitar 30 pejabat pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemkab Demak kemarin siang menghadap Bupati Dachirin Said di Pendopo Kabupaten. Mereka bersama-sama mencurahkan hati (curhat) atau ngudoroso terkait kejadian yang menimpa rekan-rekan mereka sesama pejabat pengadaan yang sedang menghadapi persoalan hukum, termasuk di Disdikpora dan instansi lainnya. Mereka pada intinya ingin ada perlindungan hukum sehingga dapat bekerja maksimal. Ini karena mereka mengaku trauma dengan kejadian tersebut. Akibatnya, pekerjaan bisa terganggu. (hib/fth)