BARUSARI – Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polrestabes Semarang memastikan tersangka Suhantoro (SH), tidak melaporkan pemberian uang dari tersangka Dyah Ayu Kusumaningrum (DAK) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal Suhantoro adalah penyelenggara negara, yakni sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kas Daerah (Kasda) Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang. Hal itu memperkuat sangkaan pasal gratifikasi yang menjerat Suhantoro dalam kasus dugaan korupsi deposito Kasda Pemkot Semarang sebesar Rp 22,7 miliar.

”(Gratifikasi Suhantoro, Red) Tidak dilaporkan ke KPK,” kata Kasat Reskrim Polrestabes Semarang, AKBP Sugiarto kepada wartawan, Jumat (22/5).

Dijelaskan Sugiarto, pihaknya sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan penyidik Komisi Pembetasan Korupsi (KPK) bagian gratifikasi terkait tersangka Suhantoro. Hal itu dilakukan untuk memperkuat unsur pidana dalam kasus tersebut.

”Selain itu juga untuk mengantisipasi adanya fenomena praperadilan yang belakangan kerap mencuat dalam proses hukum kasus korupsi,” imbuh Kanit Tipikor Polrestabes Semarang, AKP Zaenul Arifin.

Terkait gratifikasi itu sendiri telah dijelaskan dalam pasal 12B ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001, bahwa yang dimaksud gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Apabila pemberian itu patut diduga berkaitan dengan jabatan, maka sebaiknya penyelenggara negara atau pegawai negeri sipil (PNS) tersebut segera melapor ke KPK untuk dianalisa lebih lanjut. Sehingga pejabat tersebut tidak tersangkut masalah pidana.

Seperti diketahui, mantan bankir Dyah Ayu Kusumaningrum (DAK) dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kas Daerah DPKAD Kota Semarang, Suhantoro (SH) telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Kamis (9/4) lalu.

DAK ditetapkan tersangka berdasarkan laporan polisi perkara korupsi uang Kasda Pemkot Semarang bernomor LP/A/63/Jtg/Restabes tanggal 20 Maret 2015 dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor Sp.Sidik/111/III/2015/Reskrim, 20 Maret 2015.

Sedangkan Suhantoro yang juga berstatus tersangka kasus dugaan penyelewengan dana hibah KONI Kota Semarang yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Semarang, ditetapkan tersangka lagi oleh penyidik Polrestabes Semarang berdasarkan laporan korupsi gratifikasi nomor LP/A/64/III/Jtg/Restabes tanggal 20 Maret 2015 dan Surat Perintah Penyidikan nomor Sp.Sidik/112/III/2015/Reskrim tanggal 20 Maret 2015.
Sejak Kamis (9/4), Suhantoro ditahan di Lapas Kedungpane oleh penyidik Kejari Semarang.

Terpisah, kuasa hukum Pemkot Semarang, John Richard Latuihamallo, mengatakan, BTPN harus bertanggung jawab atas raibnya dana pemkot Rp 22,7 miliar. ”Kalau dibilang (sertifikat deposito) itu palsu, ditunjukkan saja. Berarti oleh pembuat perjanjian, kami dibohongi. Padahal tergugat (BTPN) menyuruh Ayu (panggilan akrab DAK, Red) yang kapasitasnya sebagai karyawati untuk mengurus dana simpanan itu,” kata John.
Kuasa hukum BTPN, Savitri Kusumawardhani menilai bilyet deposito yang dimiliki pemkot itu palsu. Ia juga tidak mengetahui darimana asal pelapor memiliki bilyet tersebut.

”Ada tanda tangan pada bilyet itu yang dipalsu. Kami juga telah melaporkan pemalsuan dokumen (bilyet deposito) ke Polda Jateng, bisa dibuktikan ke Labfor Mabes Polri Cabang Semarang,” kata Savitri, Jumat (22/5).

Savitri menyebutkan, deposito itu juga tidak prosedural karena bilyet tertulis tanda tangan Branch Manager BTPN saat itu King Amijaya. King sendiri merasa tidak pernah menandatanganinya.

”Bilyet itu ketentuannya ditandatangani Branch Service Manager BTPN. Di sisi lain, deposito senilai Rp 22,7 miliar yang diributkan itu terjadi pada 2014,” ujarnya.

Meski tidak mengakui adanya deposito Rp 22,7 miliar atas nama Pemkot, Savitri menyebutkan kliennya (BTPN) telah mengakui bahwa pemkot merupakan nasabah lama.

”Deposito yang tercatat di BTPN milik pemkot hanya senilai sekitar Rp 514 juta. Simpanan itu terbagi tiga, yakni Rp 100 juta, Rp 400 juta, dan Rp 14 juta. Di luar deposito, juga ada rekening giro sebesar Rp 82 juta,” bebernya.

Terkait tersangka Dyah Ayu Kusumaningrum (DAK), pihaknya membenarkan yang bersangkutan pernah bekerja di BTPN sebagai personal bankir yang tugasnya menangani nasabah bank.

”Sejak 2010, ia (Dyah ) memiliki program bayi tabung, hingga resmi keluar sebagai karyawan BTPN pada 2011. Secara resmi, kami juga tidak wajib menginformasikan yang bersangkutan keluar kerja dari BTPN, karena sudah ada gantinya dan telah transaksi terus kontak dengan nasabah, termasuk pemkot,” ungkapnya.

Hakim mediator Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Tamto, yang menangani perkara tersebut memutuskan agenda sidang digelar pada Kamis (4/6) mendatang. Diketahui, gugatan itu sudah memasuki mediasi keempat, kedua belah pihak belum juga menemukan titik temu. (amu/bj/aro/ce1)