DITAHAN: Kabag Kesra dan Bencana Alam Dinas Sosial (Dinsos) Jateng, Joko Suryanto saat digelandang petugas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng menuju mobil tahanan untuk dibawa ke Lapas Kedungpane. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DITAHAN: Kabag Kesra dan Bencana Alam Dinas Sosial (Dinsos) Jateng, Joko Suryanto saat digelandang petugas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng menuju mobil tahanan untuk dibawa ke Lapas Kedungpane. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

PLEBURAN – Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) dan Bencana Alam (BA) Dinas Sosial (Dinsos) Pemprov Jateng, Joko Suryanto, hanya bisa diam dengan kondisi badan yang lesu. Saat digelandang petugas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng menuju mobil tahanan di Kantor Kejati, Kamis (21/5) kemarin.

Joko Suryanto yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) dari Pemprov Jateng tahun 2011, dipastikan menghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedungpane Semarang selama 20 hari ke depan.

Kepala Kejati Jateng, Hartadi mengatakan bahwa dalam kasus Bansos 2011 ini, Joko Suryanto merupakan ketua tim verifikasi proposal permohonan bantuan. Karena itu, selain Joko Suryanto, Kejati masih akan menahan tersangka lain. Yakni, Joko Mardianto, yang saat ini menjabat sebagai staf ahli Gubernur Jateng.

”Satu tersangka lagi, Joko Mardianto tidak datang. Sehingga belum bisa kami tahan. Dia beralasan ada tugas dinas ke Bandung. Sehingga belum bisa kami tahan sekarang. Duo Joko ini terjerat dalam kasus yang sama,” kata Hartadi.

Hartadi menjelaskan, untuk Joko Mardianto sendiri merupakan penasihat tim verifikasi. Penyidikan terhadap kedua tersangka juga terkait beberapa tersangka lain yang merupakan mantan aktivis kampus selaku penerima bansos.

”Penahanan terhadap Joko Mardianto masih menunggu kalau tersangka memenuhi panggilan penyidik. Direncanakan akan dipanggil kembali pekan depan,” ujarnya.

Hartadi mengatakan bahwa dari hasil penyelidikan diperoleh fakta adanya penerima bansos fiktif yang dilakukan dengan cara menggunakan beberapa kelompok masyarakat, namun tetap lolos verifikasi.

”Berdasarkan hasil audit investigasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah terhadap 164 sampel penerima bansos dengan nilai bantuannya sebesar Rp 1,095 miliar, telah diperoleh bukti bahwa 164 lembaga penerima hanya dimiliki 21 orang. Dari audit ditemukan kerugian negara sebesar Rp 654 juta,” jelasnya.

Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati, Eko Suwarni menambahkan dari hasil audit BPKP ditemukan beberapa nama penerima bansos yang tidak ditemukan alamatnya, tetapi menerima pencairan bansos berkali-kali. ”Penyidik dan BPKP juga menemukan adanya beberapa nama penerima pencairan bansos sampai 14 kali. Padahal satu orang atau satu lembaga,” imbuhnya.

Eko mengatakan, penyidik juga menemukan adanya pencairan dana bansos ke beberapa rekening tetapi tidak ditemukan orangnya. Tidak hanya itu, penyidik juga menemukan pencairan ke beberapa orang yang masing-masing lebih dari lima kali. Oleh BPKP, hal itu diindikasikan sebagai penerimaan dana bansos fiktif.

”Parahnya, saat dilakukan pengecekan alamat penerima bansos, ditemukan bukan merupakan sekretariat. Justru penyidik menemukan alamat itu berupa lahan kosong, rumah makan dan SPBU,” tandasnya.

Seharusnya, sesuai aturan yang ada, lanjut Eko, tim verifikasi melakukan pengkajian terhadap seluruh proposal bantuan. Meliputi, kelengkapan persyaratan seperti surat permohonan bantuan, kuitansi, fotokopi buku rekening, fotokopi KTP, dan surat pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana. ”Setelah menerima bantuan, penerima bansos wajib melaporkan penggunaan dana bantuan. Tetapi tidak ada,” sebutnya. (bj/ida/ce1)