31.2 C
Semarang
Senin, 16 Desember 2019

Lima Saksi Gubernur Tinggalkan Sidang

Must Read

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden...

Air Semut

Kota ini di tengah Gurun Gobi. Jaraknya empat jam dari kota di baratnya. Juga empat jam dari kota di...

SIDANG PRPP: Kuasa hukum PT IPU, Prof Dr Yusril Ihza Mahendra dalam sidang sengketa lahan PRPP di PN Semarang, Kamis (21/5) kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
SIDANG PRPP: Kuasa hukum PT IPU, Prof Dr Yusril Ihza Mahendra dalam sidang sengketa lahan PRPP di PN Semarang, Kamis (21/5) kemarin. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KRAPYAK – Sengketa lahan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dengan PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) sekarang PT Indo Permata Usahatama, masih terus memanas di meja persidangan.

Lima saksi dari pihak tergugat I, dalam hal ini Gubernur Jateng, meninggalkan lokasi sebelum sidang dengan agenda pemeriksaan saksi digelar di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kamis (21/5) kemarin. Atas hal itu, hakim memutuskan sidang kembali digelar seminggu kemudian, Kamis (28/5) mendatang. Dengan agenda sidang pembuktian saksi turut tergugat III.

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejaksaan Tinggi Jateng, Mia Amiati dalam persidangan mengakui tidak bisa menghadirkan saksi yang berjumlah 5 orang saksi.

”Saksi tadi hadir yang mulia. Karena sesuatu hal terkait ada acara penting, jadi tidak bisa hadir di persidangan. Kami juga tidak bisa memaksa saksi, karena saksi termasuk orang penting. Saksi ada 5 orang, semuanya tidak bisa hadir yang mulia,” kata Mia di hadapan majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto, Kamis (21/5) kemarin.

Atas ketidaksiapan saksi tergugat 1 (Gubernur Jateng), kuasa hukum PT IPU, Agus Dwiwarsono kecewa. Menurutnya, apabila sejak awal tidak ada saksi, seharusnya tergugat bisa mengatakan sedari awal. Dalam persidangan tersebut, Agus sendiri bermaksud mengajukan bukti tambahan. Namun pihak tergugat III dari PT PRPP menolak hal tersebut.

Sementara hakim ketua memperbolehkan penunjukan bukti berupa kuitansi asli pembelian tanah tersebut. Selain itu, Agus juga memohon kepada majelis hakim supaya pihak tergugat mengajukan kembali saksi Mujtahid yang memberikan keterangan pada sidang sebelumnya.

Namun, pihak tergugat I kembali menolak permintaan tersebut, dengan alasan efisiensi persidangan. Selain itu, alasan batas pengajuan 2 saksi yang telah disepakati telah diungkapkan oleh penasihat hukum Pemprov Jateng.

”Karena kami memiliki cukup bukti untuk melawan keterangan saksi, maka kami meminta pihak tergugat I menghadirkan kembali saksi pada sidang sebelumnya. Kami akan kroscek keterangannya dengan bukti kami,” kata Agus.

Sementara itu, kuasa hukum PT IPU lainnya, Prof Dr Yusril Ihza Mahendra, SH, MSc menilai bahwa tergugat I sebenarnya lemah dalam menghadapi persidangan kali ini. Ia juga mengatakan Pemprov Jateng tidak memiliki cukup saksi yang kompeten untuk melawan gugatan PT IPU.

”Kami sudah memiliki cukup bukti untuk membuktikan keterangan saksi yang kemarin tidak kuat. Karena saksi tersebut, hanyalah anak pemilik lahan yang pada saat transaksi dilakukan, dia tidak ada. Jadi, kalau keterangan saksi hanya katanya, katanya, ya bagaimana ini? Mana bisa masuk fakta persidangan? Saksi harus orang yang melihat, mengalami langsung, bukan orang yang berkata, katanya, katanya,” kata Yusril usai sidang.

Dia juga mengaku bahwa pihaknya telah menyerahkan 360 bukti berupa surat-surat ke hadapan majelis hakim. Selain itu, pihaknya telah menghadirkan 9 saksi fakta. ”Kami telah menghadirkan 4 saksi fakta. Di antaranya selaku pemilik/penggarap tambak yang terletak di Kelurahan Tawangsari dan telah dibebaskan dan telah menerima ganti rugi untuk keperluan hak pengelolaan lahan (HPL) PRPP. Selain itu, 2 saksi anggota pengurus yayasan PRPP bidang fisik dan prasarana serta anggota tim penyusun buku memori serah terima pengurus yayasan PRPP,” kata mantan Menteri Hukum dan HAM RI tersebut usai sidang.

Selain itu, lanjut Pakar Hukum Tata Negara ini, pihaknya menghadirkan 2 saksi dari juru ukur yang mem-ploting mengeset data gambar ke lokasi yang dikehendaki untuk mengukur atau mengeset gambar rencana block plan ke lapangan.

”Jadi yang menentukan titik-titik tertentu untuk pengerjaan break water (talut pantai) dan saksi pensiunan pegawai Badan Pertahanan Nasional (BPN) yang pernah menjadi staf sekretariat pembebasan tanah Kota Semarang tahun 1985-1988,” sebutnya.

Maka berdasarkan 360 bukti surat tersebut, lanjut Yusril, serta 9 saksi yang telah dihadirkan di hadapan majelis hakim, ia mengklaim telah mengungkap fakta-fakta persidangan. ”Di antaranya berdasarkan laporan keuangan Yayasan PRPP dalam buku memori serah terima Yayasan PRPP (1985-1989) dalam (bukti P-29C, P-65A) dan bukti (P-29I-29R, 30E), berita acara pembayaran tunai/konsinyasi PN Semarang, sehingga ditemukan fakta bahwa pengadaan tanah yang dimohonkan HPL dan telah diterbitkan 4 surat keterangan (SK) HPL maupun sertifikat HPL tercatat atas nama Pemprov Jateng dengan luas ± 237 hektare,” ungkapnya.

Hal itu terdiri atas HPL seluas ± 26,5 hektare dengan biaya yang dananya dari APBD Pemprov Jateng tahun 1985-1986 dan Kota Semarang tahun 1985-1986. Sementara dari luas lahan itu, pembebasan tanah seluruhnya dengan dana/uang dari PT IPU.

Seperti diketahui, PT IPU menggugat Gubernur Jateng dengan gugatan ganti rugi Rp 1,66 triliun. Rinciannya, ganti rugi materiil Rp 789 miliar dan ganti rugi imateriil Rp 873 miliar. Dalam persidangan itu, para tergugat, yakni Gubernur Jateng, Yayasan PRPP, PT PRPP, BPN Pusat, Kanwil BPN Jateng dan BPN Semarang melakukan upaya rekopensi atau gugatan balik kepada PT IPU.

Pemprov Jateng menggugat PT IPU untuk membayar ganti rugi Rp 555 miliar. Sementara PT PRPP menggugat PT IPU Rp 500 juta per bulan terhitung mulai Oktober 2011 sampai masalah ini berkekuatan hukum tetap (inkrah) dan membayar kerugian imateriil Rp 100 miliar. (bj/ida/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Latest News

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...

Air Semut

Kota ini di tengah Gurun Gobi. Jaraknya empat jam dari kota di baratnya. Juga empat jam dari kota di timurnya. Kota yang di barat itu,...

Random News

Driver Online Terancam Nganggur

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG–Polemik transportasi berbasis aplikasi online di Kota Semarang tak kunjung tertata dengan baik. Di Kota Semarang, diusulkan hanya memuat sebanyak 600 unit transportasi...

Dekatkan Wayang Kulit ke Anak Muda

Perkembangan zaman seolah menjauhkan anak muda dengan seni tradisional. Salah satunya kesenian wayang kulit. Namun Muhammad Bayu Widagdo meracik ulang kesenian wayang dengan bumbu...

PNS Wajib Beli Beras Petani Lokal

KAJEN – Program Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS Membeli Beras Petani Lokal, Jumat (31/3) kemarin, dilaunching oleh Bupati Pekalongan Asip Kholbihi. Program tersebut untuk...

Week of Women Persembahan PT Sun Star Motor

WONOSOBO–Menghadapi kuartal I Tahun Fiskal 2017, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia ( MMKSI ) terus membenahi pangsa pasar kendaraan niaga ringan. Bersama...

More Articles Like This

- Advertisement -