Kasus Tenggelam, BPBD Lepas Tangan

253
DIPANTAU : Tidak adanya pasokan logisitk yang jelas, membuat kegiatan pencarian hanya sekedar berupa pantuan saja. (Hanafi/jawa pos radar semarang)
DIPANTAU : Tidak adanya pasokan logisitk yang jelas, membuat kegiatan pencarian hanya sekedar berupa pantuan saja. (Hanafi/jawa pos radar semarang)

PEKALONGAN – Penanganan kasus tengelamnya anak di Pantai Pasir Sari Pekalongan Utara yang hingga kini belum ditemukan seharusnya melibatkan pemerintah. Dalam hal ini diwakili Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekalongan. Namun BPBD melalui Kepalanya Suseno menerangkan karena ketidakjelasan tupoksi tugas dan anggaran menjadi alasan utama pihaknya tidak langsung turun tangan.

Hal tersebut disampaikan saat rapat koordinasi dengan Muspida, yang dihadiri oleh Kapolres Pekalongan Kota, Kasatpol PP, Camat Pekalongan Utara, Kepala Dishubparbud, Kepala BPBD, Asisten II Wali Kota, Kabagops, Kasatpolair dan perwakilan dari DPPK, di ruang Kresna, Kamis (21/5).

Kepala BPBD Kota Pekalongan, Suseno dalam penjelasannya ngotot bahwa kejadian tenggelamnya anak di Pantai Pasir Sari tersebut adalah musibah, bukan bencana. “Tenggelamnya anak tersebut adalah musibah, seperti adanya kebakaran dan rumah roboh. Sehingga penanganannya memang beda, karena tupoksi kami jelas sesuai dengan Undang-undang adalah bencana,” ucapnya. “Karena jika menganut UU No 24 tahun 2007, penanganan bencana memang lebih luas lagi. Bisa berasal dari alam maupun non alam, jadi ini rumit,” ucapnya.

Mendengar hal tersebut, sebagian peserta dan Kapolres AKBP Luthfi Sulistiawan sedikit geram. ”Bahwa sesuai dengan mandat Presiden, negara harus hadir di masyarakat. Apalagi kejadian ini prinsipnya kemanusiaan, kalau kita berkutat ini saja, ini musibah dan dihubung-hubungkan dengan undang-undang semua akan ribet,” tegasnya.

“Seperti kemarin (pencarian korban tengelam), mana ada lembaga (Pemkot) yang mau berkorban tanpa pikir panjang. Pesan makanan untuk tim, walaupun kita tahu Polres juga terbatas anggarannya. Tapi kita usahakan demi sebuah kemanusiaaan,” imbuhnya. Akhirnya setelah berkoordinasi cukup panjang, disepakati bahwa akan ada pencegahan di sepanjang pantai agar kejadian tenggelam tidak terulang. Selain itu terkait dana yang sudah dikeluarkan, segera akan dikoordinasikan dengan pihak terkait, terutama BPBD.

Kepala Dinhubparbud, Doyo, dalam kesempatan kemarin juga menyampaikan akan melakukan pencegahan secara konkrit. Dimulai dengan memberikan papan-papan peringatan besar dari MMT di sepanjang pantai Kota Pekalongan dari Degayu sampai Pasir Sari. “Dalam jangka pendek ini, kita harus segera memasang papan peringatan dari Degayu smpai Pasirsari. Selain itu juga akan ada penempatan semacam penjaga pantai,” ujarnya.

Asisten II Wali Kota Pekalongan, Sri Wahyuni menambahkan memang butuh segera papan peringatan. “Dalam waktu dekat selain tadi sudah sepakat penanganan jangka pendek akan dilakukan oleh BPBD, dari bendera hitam maupun MMT peringatan. Serta penempatan penjagaan di sepanjang pantai. Untuk titik pos masih akan dibicarakan lebih lanjut dan mencari lokasi yang pas, tim, sarana dan prasarananya,” ujar Yuni.

“Selain itu juga akan diluncurkan Call Center 115, panggilan gawat darurat apapun. Baik laporan orang tenggelam, kebakaran, orang sakit yang butuh ambulans dan lain sebagaianya,” ucapnya.

Dikonfirmasi terpisah pasca acara koordinasi, Kepala BPBD Suseno mengatakan karena lembaganya masih baru, masih banyak butuh konsolidasi dengan pihak-pihak terkait. “Kalau sementara ini, penanganan kasus seperti pencarian orang hilang, tupoksinya tidak jelas siapa yang bertanggungjawab, kami atau yang lain,” ujarnya.

“Karena ketentuan dari UU terkait musibah ini memang belum ada. Jadi kita butuh koordinasi BPBD dengan DPKAD, tentang penganggaran. Apalagi saat ini dana yang kami miliki masih kecil hanya Rp 30 juta saja. Berupa dana untuk kegiatan monitoring dan makan minum,” terangnya.

Untuk itu pihaknya berencana mencarikan dana lain, seperti bansos dan sejenisnya. Dia juga berpendapat perlu penyeragaman, siapa yang menangani musibah. “Kalau bencana jelas kita, karena kita harus hati-hati, masalah pendanaan seperti ini, daripada kalau salah tiba-tiba kita dijeruji besi kan tidak enak,” kilahnya.

Namun terkait dana yang sudah keluar kemarin, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Polres Pekalongan Kota yang sudah mengeluarkan dana. Sementara dana yang akan digunakan dari BPBD Kota Pekalongan.”Kami juga memaklumi ini kemanusiaan, maka masalah pendanaan akan kami segera cairkan,” tandasnya. (han/ric)