KESAKSIAN: Terdakwa kasus dugaan korupsi Jalan Lingkar Salatiga (JLS) TItik Kirnaningsih saat mendengarkan kesaksian para saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)
KESAKSIAN: Terdakwa kasus dugaan korupsi Jalan Lingkar Salatiga (JLS) TItik Kirnaningsih saat mendengarkan kesaksian para saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, kemarin. (Joko Susanto/Jawa Pos Radar Semarang)

MANYARAN – Sidang Peninjauan Kembali (PK) atas kasus korupsi pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga, Titik Kirnaningsih (istri Wali Kota Salatiga Yulianto) dengan agenda keterangan saksi kembali berlangsung di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (20/5). Diketahui dalam keterangannya saksi tidak mengetahui adanya bukti P21. Dari pengamatan Jawa Pos Radar Semarang ketika sidang pemeriksaan saksi, Titik sesekali terlihat tertawa ketika dalam kesaksian ada yang dirasa lucu.

Penasihat hukum Titik, Ingnasius Kuncoro, mengatakan, pihaknya menghadirkan dua saksi, yakni Sipkon Efendi selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (sebagai saksi fakta) dan Ir Nugro Hartono Dosen Polines Semarang (saksi ahli). ”Sipkon Efendi ada keterkaitan dengan bukti surat No P21 dan P 28 yang mulia,” kata Ingnasius di hadapan majelis hakim yang diketuai Ari Widodo.

Dalam keterangannya, saksi Sipkon Efendi mengatakan mengenai bukti nomor P21 tentang bahan rapat koordinasi tim advisor, ia nyatakan tidak pernah melihat hal itu. ”Saya belum pernah lihat itu yang mulia (bukti P21), saya juga ndak pernah ikut rapat advisor yang dimaksud. Saya sama sekali tidak tahu untuk bukti P21,” kata saksi Sipkon.

Sementara untuk bukti No P28, saksi Sipkon mengaku mengetahui, karena ia meruapakan salah satu dari tim penyusun atas laporan hasil kajian yang dimaksud dalam bukti tersebut. ”Tujuan kepentingannya untuk mengkaji dan mengevaluasi kebijakan dan manajemen rekayasa lalu lintas yang ada di Kota Salatiga. Ini adalah tupoksi kami,” kata saksi.

Sipkon juga mengaku belum pernah dihadirkan sebagai saksi dalam sidang sebelum PK. Namun ia tidak mengetahui kalau berkas itu dijadikan barang bukti. ”Diajukan barang bukti saya tidak tahu yang mulia,” sebutnya.

Saksi Sipkon juga mengatakan, 6 jalan nasional panjangnya sekitar 11,7 km sedangkan jalan lingkar yang dibangun 11,3 km. Ia juga menyatakan tidak mengetahui tentang perkara yang dijalani Titik. ”Saya tahu setelah melihat berita di koran, tentang pemohon (Titik) tersangkut kasus korupsi berkaitan jalan lingkar tersebut, setahu saya beliau (Titik) sebagai kontraktornya yakni penyedia barang dan jasa,” terangnya.

Saksi kedua dengan agenda terpisah Ir Nugroho Hartono mengatakan kerugian negara dalam suatu kontrak harga satuan akan terjadi bila ada akibat kelebihan pembayaran, dan kelebihan volume. ”Selain itu diakibatkan berbenturannya spesifikasi teknik dan hal tersebut tidak terungkap di dalam persidangan tentang adanya perubahan. Seharusnya tidak boleh berubah, tapi di dalam audit BPKP di persidangan ada perubahan,” terangnya.

Saksi Nugroho menyebutkan dalam perkara ini, secara prinsip pembayaran sudah dilakukan 100 persen dari pihak penyedia jasa yang berpatokan dari rapat antara anggota pengawas dan penyedia barang.

Di dalam konstruksi di lapangan, lanjut saksi Nugroho seharusnya yang bertanggung jawab harus bersama-sama sesuai kemitraan yang sudah disepakati. ”Namun ternyata di dalam pelaksanaannya yang disalahkan dalam persidangan PT Kuntjup. Jadi hal itu tidak benar, berkaitan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan,” ungkapnya. (bj/zal/ce1)