BARUSARI – Hasil uji Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri Cabang Semarang terhadap sertifikat deposito Pemkot Semarang yang menjadi perkara dugaan korupsi raibnya kas daerah (kasda) senilai Rp 22,7 miliar, telah diselesaikan. Diketahui sertifikat deposito tersebut palsu. Uang kasda yang diklaim sebagai deposito tersebut diduga tidak masuk di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN). Uang tersebut diduga hanya ”berputar” mulai dari kasda pemkot lalu menuju tersangka Dyah Ayu Kusumaningrum (DAK) dan selanjutnya berputar kembali ke oknum pejabat pemkot.

Untuk mengelabui perputaran uang tersebut, dibuatlah sejumlah dokumen palsu yang seolah-olah uang kasda Rp 22,7 miliar tersebut telah disimpan ke BTPN. Mengenai siapa pembuat dokumen palsu tersebut, hingga kemarin masih didalami penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polrestabes Semarang.

Kepala Puslabfor Polri Cabang Semarang Kombes Pol Setiyani Dwi Astuti membenarkan jika hasil uji labfor terkait dokumen sertifikat deposito pemkot telah diselesaikan. Diketahui, kata dia, sertifikat deposito pemkot tersebut palsu. ”Iya, sudah keluar. Kira-kira begitulah (palsu, Red). Mengenai hasil detailnya tanya ke polrestabes saja,” katanya.

Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Burhanudin, mengaku, belum mengetahui secara detail terkait hasil labfor tersebut. ”Memang sudah diajukan. Detailnya nanti menunggu kasat reskrim, ini masih ada kegiatan rapat, besok saja ya,” kilah Burhanudin.

Dia menegaskan, pihaknya akan menyampaikan perkembangan kasus ini. ”Nanti saja ya. Besok kita sampaikan,” janjinya.

Terpisah, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 wilayah Jateng dan DI Jogjakarta, Santoso Wibowo, mengatakan, hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh pihaknya tidak ditemukan aktivitas perbankan terkait deposito pemkot senilai Rp 22,7 miliar di BTPN Semarang.

”Terkait uang deposito pemkot Rp 22,7 miliar itu memang belum masuk di bank. Itu hasil pemeriksaan awal. Lebih otentiknya nanti menunggu bukti yang sudah diuji labfor oleh pihak kepolisian tersebut,” katanya.

Uji labfor untuk memastikan apakah dokumen tersebut dipalsukan atau tidak. “Besok (hari ini, Red) kami melakukan pemeriksaan secara resmi. Besok sore silakan menghubungi saya,” kata Santoso melalui sambungan telepon.

OJK sendiri mencatat dana milik Pemkot Semarang yang semula berada di BTPN telah ditransfer ke sejumlah bank lain hingga tersisa sebesar Rp 514 juta di deposito dan Rp 80 juta di rekening giro.

Menurut Santoso, hasil analisis OJK juga mencatat, pemindahan dana Pemkot Semarang ke sejumlah bank lain melalui transaksi tunai, tapi mayoritas menggunakan Real Time Gross Settlement (RTGS), yakni layanan transfer antarbank secara real time. Jadi uang yang dikirim bakal langsung masuk ke rekening penerima uang tersebut.

”Terakhir kali dana tersebut dipindahkan pada Januari 2013 dengan saldo deposito Rp 514 juta dan giro Rp 80 juta dalam bentuk giro,” jelasnya.

Pengacara tersangka Dyah Ayu Kusumaningrum, Soewiji, mengatakan, memang ada beberapa dokumen yang diduga palsu. Pihaknya menilai ada orang lain yang sengaja membuat dokumen, slip setoran, dan tanda palsu tersebut.

”Mbak Dyah merasa bahwa itu bukan tulisan tangannya. Ada orang lain (pejabat pemkot, Red), yang membuat (dokumen tersebut, Red),” beber Soewiji ditemui Jawa Pos Radar Semarang di Mapolrestabes Semarang, Rabu (20/5).

Sejauh ini, tersangka Dyah telah diperiksa dua kali oleh penyidik Tipikor Polrestabes Semarang. Pemeriksaan terakhir dilakukan pada Selasa (19/5) lalu. ”Kemarin itu pemeriksaan lanjutan, ada 18 pertanyaan. Masih seputar rekening giro,” kata Soewiji.

Dikatakan Soewiji, uang kasda pemkot Rp 22,7 miliar yang raib tersebut belum masuk ke BTPN. ”Uang itu hanya berputar saja,” ujarnya.

Sejumlah barang bukti yang disita penyidik di antaranya bilyet deposito DG 199515, slip setoran sejak 2009 hingga 2014 dari pemkot, slip setoran sejak 2009 hingga 2014 dari BTPN, rekening koran 2008 sampai 2014 dari pemkot dan BTPN, slip aplikasi pembukaan deposito, serta surat-menyurat. (amu/aro/ce1)