BUTUH DANA DESA : Jalan rusak di Desa Depok dan jalan rusak di pedesaan Kabupaten Batang, akan menjadi prioritas dalam pengunaan alokasi dana desa, yang telah ditambah sebesar Rp 33 miliar. (Taufik hidayat/jawa pos radar semarang)
BUTUH DANA DESA : Jalan rusak di Desa Depok dan jalan rusak di pedesaan Kabupaten Batang, akan menjadi prioritas dalam pengunaan alokasi dana desa, yang telah ditambah sebesar Rp 33 miliar. (Taufik hidayat/jawa pos radar semarang)

BATANG – Adanya penambahan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Kabupaten Batang dari semula pagu definitif tahun 2015 Rp 33 miliar menjadi Rp 66 miliar atau terjadi peningkatan hingga Rp 33,9 miliar disambut baik Kepala Desa Se-Kabupaten Batang. Pasalnya hampir semua jalan desa yang ada di Kabupaten Batang mengalami kerusakan berat sehingga sulit dilalui.

Terjadinya perubahan penambahan dana desa tersebut, menyesuaikan dengan PP 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dari APBN. Aturan itu diterbitkan 29 April lalu dan baru akan direalisasikan pada 2015 ini.

Ketua Paguyuban Kepala Desa, Kabupaten Batang, Sumaryoso, Selasa (19/5) mengungkapkan dengan adanya peningkatan dana desa tersebut, maka pihak desa akan memprioritaskan untuk perbaikan jalan rusak, sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya pembangunan sarana dan prasarana desa termasuk irigasi.

Menurutnya dana desa tersebut juga akan digunakan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. “Saat ini yang akan diprioritaskan adalah perbaikan jalan rusak, infrastruktur jalan sangat penting, serta perbaikan irigasi. Sehingga adanya dana desa yang bertambah, sangat mendukung pembangunan di desa,” ungkap Kepala Desa Tembok, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang itu.

Dia juga menyarankan kepada semua Kepala Desa di Kabupaten Batang, untuk segera menyiapkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa terkait adanya penambahan dana desa. Menurutnya Kepala Desa harus lebih tertib, transparan dan akuntabel dalam pembuatan laporan terkait penggunaan APBDes, agar tidak terjadi masalah hukum di kemudian hari. “Dengan adanya penambahan dana desa ini, Kepala Desa harus lebih tertib, lebih disiplin dan lebih baik dalam laporan penggunana dana desa, agar tidak bermasalah,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades), Kabupaten Batang, Tulyono, membenarkan adanya penambahan pagu definitif DD tahun 2015 untuk Kabupaten Batang, dari semula di penetapan Rp 32,6 miliar menjadi Rp 66,5 miliar.

Menurutnya perubahan regulasi operasional dari UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa itu juga memberikan rumusan baru menyangkut besaran DD yang diterima setiap desa. Dimana alokasi dasar dibagi secara merata ke setiap desa 90 persen dari DD setiap Kabupaten/Kota.

“Alokasi dana desa dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk 25 persen, jumlah penduduk miskin 35 persen, luas wilayah 10 persen, dan tingkat kesulitan geografis 30 persen. Kalau mengacu PP yang lama, distribusinya dana desa terlalu njomplang, sehingga aturan yang baru, diatur pembagian secara merata dulu 90 persen,” terangnya.

Tulyono juga menandaskan, pencairannya dana desa akan dilakukan secara bertahap sebanyak tiga kali, yakni tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen, dan terakhir 20 persen. “SK nya sudah kami ajukan ke Bupati dan saat ini sedang diproses. Kemudian SK tersebut akan dibawa ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, untuk proses pencairan,” tandasnya. (thd/ric)