Panja DPRD Pantau Kerjasama Pemkot

201
Agung Budi Margono. (DOK)
Agung Budi Margono. (DOK)
Agung Budi Margono. (DOK)

SEMARANG – Panitia Kerja (Panja) Pendapatan Kerjasama Pihak Ketiga DPRD Kota Semarang melakukan peninjauan terhadap aset milik pemerintah kota yang disewakan kepada pihak ketiga. Salah satunya yang berada di komplek Plasa Simpanglima Semarang.

Ketua Panja Agung Budi Margono yang memimpin rombongan mengatakan, peninjauan kali ini untuk melihat asset milik pemkot tersebut masih bagus atau tidak dan akan diperpanjang atau tidak. “Hasil peninjauan kami, aset yang dimiliki pemkot seperti pertokoan dan lahan parkir di komplek Plasa Simpanglima masih baik dikelola pihak ketiga,’’ ujar di sela tinjauan lapangan, kemarin (18/5).

Dengan melakukan peninjauan langsung, diharapkan pihaknya mendapat data lengkap tentang aset terkait. Dijelaskan, di tahun 2015 ini banyak kerjasama sewa lahan milik pemkot dengan pihak ketiga yang akan selesai. Sementara pemerintah kota akan menerapkan sistem perjanjian baru terhadap pihak ketiga.

Dia menyatkan, banyak menerima masukan dari para pengusaha terkait regulasi yang baru. Mereka menyatakan sedikit keberatan dengan mekanisme pembayaran yang akan diterapkan untuk periode selanjutnya.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 Tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah, nantinya pihak ketiga penyewa lahan harus membayar lunas nilai sewa di awal perjanjian. “Kalau dulu pembayaran dilakukan dengan cara diangsur. Tetapi kalau sekarang pembayaran kerjasama harus dibayar di muka. Itu agak memberatkan bagi para pengusaha,” katanya didampingi anggota Anang Budi Utomo, Syafi’i, Nunung Sriyanto, dan lainnya.

Menurut Agung BM, aturan baru itu sangat berpengaruh terhadap pihak ketiga karena dinilai cukup memberatkan. Pihaknya ingin pemkot tetap memperhitungkaan kemampuan pengusaha membayar, meskipun juga jangan sampai merugikan pemerintah. Diharapkan dengan kebijakan baru ini pemkot juga melihat kondisi lahan yang akan disewakan, yakni aset pemerintah harus terawat.

Tinjauan Panja ini disambut baik oleh pihak Pemkot Semarang. Kabag Kerjasama Setda Kota Semarang, Hernowo Budi Luhur mengatakan, pihaknya menunggu rekomendasi hasil pantauan di lapangan dari tim Panja DPRD Kota Semarang. Pihaknya akan memilih bentuk kerjasama dengan pihak ketiga selanjutnya, termasuk apakah akan dilanjutkan atau tidak berdasar rekomendasi itu.

Ditambahkan, kesulitan yang dihadapi pemkot adalah kerjasama yang dilakukan tidak melalui satu pintu. Sehingga sampai saat ini belum mengetahui secara pasti berapa aset pemkot yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Karena proses ijin kerjasama sewa-menyewa dulu melalui mekanisme dinas masing-masing. Sekarang asset tersebut sedang proses pendataan di bagian kerjasama.”Jadi sebelumnya, kalau misalnya sewa lahan milik sekolah maka ijinnya di Dinas Pendidikan, begitu juga di dinas-dinas lainnya. Kami belum tahu pasti berapa asset yang dikerjasamakan, yang akan habis, sudah habis, dan akan perpanjangan, ini baru sedang dilakukan pendataan,’’ terangnya. (zal)