Fasilitas Pendidikan Masih Memprihatinkan

263
RAWAN ROBOH: Kondisi SD N Bugangin, Kecamatan Kendal kondisinya rusak parah, dinding retak dan atap jebol. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)
RAWAN ROBOH: Kondisi SD N Bugangin, Kecamatan Kendal kondisinya  rusak parah, dinding retak dan atap jebol. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)
RAWAN ROBOH: Kondisi SD N Bugangin, Kecamatan Kendal kondisinya rusak parah, dinding retak dan atap jebol. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)

KENDAL – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kendal menilai pambangunan infrastruktur pendidikan di Kendal sangat memprihatinkan. Betapa tidak, saat ini banyak sekolah yang rusak, laboratorium minim serta perpustakaan tidak lengkap untuk sekolah SD.

Pemerintahan Bupati Widya perlu mengukur soal capaian pendidikan di Kendal yang terkesan lamban. Sebab kenyataannya masih banyak sekolah SD rusak dan butuh perbaikan. Pendidikan di Kendal dinilai belum memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan. Bahkan masyarakat masih banyak menemui kendala pendidikan yang terkesan mahal. Selain itu tidak ada pengawalan khusus dari pemerintah terhadap peserta didik. “Jadi banyak banyak anak putus sekolah, bahkan wajib belajar 9 tahun belum memenuhi target,” kata Sekretaris Pansus I Masrijah.

Ia menambahkan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat baru 93,4 persen dari target 98 persen. Sedangkan jenjang SMP sederajat capainya 85, 39 persen. Selain itu juga terdapat kesenjangan yang tinggi dalam tingkat partisipasi antar jenjang pendidikan. Pada APM di jenjang SD/MI diangka 93, 4 persen. Sedangkan di jenjang SMP/MTs menurun menjadi 85, 39 persen. Sementara di jenjang SMA jauh lebih rendah hanya 65,82 persen. “Hal ini menunjukan Kendal belum mampu menuntaskan wajar dikdas 12 tahun,” imbuhnya.

Ia mengakui, jika pencanganan Bupati dan Dinas Pendidikan akan wajar 14 tahun adalah impian yang bagus. Tapi hal itu jika tidak diimbangi dengan pengawalan ketat serta dorongan dari pemerintah untuk mewajibkan anak sekolah, maka hasilnya akan tidak maksimal. Salah satu contoh, mencegah anak putus sekolah akibat tidak mampu membayar biaya sekolah. Semestinya, pemerintah memberikan mampu menuntaskan persoalan tersbeut, terutama kepada warga tidak mampu agar dapat mengenyam pendidikan sampai 12 tahun.

Untuk itu pihaknya memberikan rekomendasi melengkapi kekurangan infrastruktur tersebut pada RPJMD tahun mendatang. Problem lemahnya infrastruktur pendidikan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Selain itu harus juga dibarengi dengan pemerataan mutu dan layanan pendidikan sehingga output pendidikan diseluruh wilayah Kendal sama.

Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti mengatakan, saat ini memang pihaknya sudah mencanangkan pendidikan 14 tahun atau setara lulusan Diploma Dua (D2). Cita-cita itu karena ia ingin melihat Kendal maju dan memiliki generasi yang cerdas dan siap bersaing. “Memang masih banyak kekurangan dalam penanganan pendidikan di Kendal. makanya perlu komitmen bersama semua pihak untuk memperbaiki dan memenuhi kebutuhan pendidikan dasar. Selain dari anggaran juga mutu pendidikan juga harus diperbaiki. Sebab mutu pendidikan itu lebih penting karena output dirasakan dari kualitas pendidikan itu sendiri,” katanya.

Ia mengaku, alokasi angaran untuk pendidikan di Kendal sebenarnya sudah cukup tinggi. Bahkan, diatas 20 persen dari nilai APBD di Kendal. Namun karena kebutuhan yang sangat tinggi sehingg masih kurang. (bud/fth)