“Sudah tujuh tahun kami menunggu tapi tidak ada kejelasan. Akhirnya warga sepakat mengajukan gugatan class action”,
Bambang Muntoha

UNGARAN- Warga Kelurahan Kalirejo, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang akan mengajukan gugatan class action terkait ganti rugi fasilitas umum dan fasilitas social yang belum diganti setelah tergusur proyek Jalan Tol sejak tahun 2008 lalu. Gugatan tersebut akan dialamatkan kepada pejabat terkait pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo.

Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) Kalirejo, Bambang Muntoha mengatakan, warga merasa sudah tidak sabar lagi menunggu ganti rugi fasos dan fasum yang tergusur proyek jalan tol. Sebab sejak tahun 2008 hingga 2015 ini tidak ada kabar kapan fasos dan fasum tersebut akan diganti. Sehingga warga akan melakukan gugatan Class Action. Sikap tegas ini diambil berdasarkan hasil musyawarah kelurahan (Muskel) yang digelar Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan Kalirejo.

“Sudah tujuh tahun kami menunggu tapi tidak ada kejelasan. Dari hasil Muskel disepakati akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan Class Action terhadap Bupati Semarang, P2T (Panitia Pengadaan Tanah) Kabupaten Semarang, TPT (Tim Pengadaan Tanah) Jateng, Trans Marga Jateng, Kementrian PU dan DPU kabupaten Semarang,” kata Bambang Muntoha, kemarin.

Bambang merinci, sejumlah fasos dan fasum yang belum beres hingga saat ini adalah lapangan sepakbola Kalirejo, rumah dinas guru, kepala sekolah serta sejumlah sarana produksi pertanian (Saprodi). Padahal, pihaknya mengaku selama ini sudah berulang kali mengajukan dan menanyakan ke Pemkab Semarang maupun ke Pemprov Jateng. Berungkali kali pula rapat dan audiensi digelar oleh sejumlah instansi terkait, namun tidak ada hasil positif. “Kami sudah mencoba untuk mediasi dan rapat dengan mereka, namun tidak ada tindaklanjut yang nyata. Sehingga kami sudah tidak sabar lagi, dalam waktu dekat ini kami akan tunjuk pengacara dan langsung mendaftarkan gugatan class action,” imbuhnya.

Bambang berharap agar fasos dan fasum tersebut dapat segera diganti. Sebab hingga saat ini masyarakat sulit beraktivitas karena fasos dan fasum yang semula dimanfaatkan masyarakat sudah tidak ada lagi. “Misalnya Lapangan sepakbola Kalirejo, dulu dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga. Sekarang lapangan sudah tidak ada, padahal di lapangan di Ungaran tinggal Lapangan Desa Kalongan saja. Kami harap fasos fasum segera diganti sehingga aktivitas warga tidak terganggu,” tambahnya.

Bupati Semarang, Mundjirin mengatakan, pihaknya justru sangat mendukung jika warga menggunakan jalur hukum. Sebab langkah di jalur hukum itu lebih baik dari pada warga menggelar aksi demonstrasi di jalanan. “Itu hak mereka, ini kan negara hukum, biar nanti yang menentukan menang dan kalah Pengadilan. Hasil keputusan Pengadilan nantinya harus dipatuhi dan dilaksanakan. Dari pada demo dan rame-rame di jalan, bakar-bakar ban. Lebih baik mengajukan gugatan seperti itu,” katanya.

Mundjirin menambahkan, terkait masalah ganti rugi fasos dan fasum sebenarnya Pemerintah Kabupaten Semarang sudah berkali-kali meminta agar masalah segera diselesaikan. Namun sampai saat ini masih terkendala yakni masalah penghitungan nilai ganti rugi. “Kami sudah berkali-kali mengajukan penggantian. Tapi masih ada kendala yakni penghitungan ganti rugi,” tambahnya. (tyo/fth)