MENURUN : Adanya Permen Kelautan Perikanan (KKP) No.2 Tahun 2015, serta buruknya cuaca membuat tangkapan ikan sedikit, dan berdampak pada menurunya PAD. (Taufik hidayat/jawa pos radar semarang)
MENURUN : Adanya Permen Kelautan Perikanan (KKP) No.2 Tahun 2015, serta buruknya cuaca membuat tangkapan ikan sedikit, dan berdampak pada menurunya PAD. (Taufik hidayat/jawa pos radar semarang)
MENURUN : Adanya Permen Kelautan Perikanan (KKP) No.2 Tahun 2015, serta buruknya cuaca membuat tangkapan ikan sedikit, dan berdampak pada menurunya PAD. (Taufik hidayat/jawa pos radar semarang)

BATANG- Lantaran adanya Permen Kelautan dan Perikanan (KKP) No.2 Tahun 2015 tertanggal 8 Januari 2015, tentang larangan penggunaan pukat hela dan pukat tarik, yang berdampak dengan tidak melautnya ribuan nelayan di Kabupaten Batang. Berdampak pada menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Batang.

Memasuki pertengahan tahun 2015, PAD Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Batang, masih jauh dari target yang ditentukan sebesar Rp 1,5 miliar per tahun. Hingga akhir bulan April 2015 kemarin, PAD masih berkutat pada angka Rp 300 jutaan, jauh jika dibandingkan pada bulan yang sama tahun lalu hingga Rp 600 juta.

Menurunnya PAD Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Batang, diperparah dengan menurunnya kapal nelayan yang melakukan bongkar muatan di TPI Klidang Batang, karena nelayan tidak melaut dengan alasan cuaca ekstrim.

Pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Kabupaten Batang, Warso, Minggu (17/5) siang kemarin, mengungkapkan meski Surat Keputusan Permen Kementerian KKP No 2 Tahun 2015, batal dilakukan atau ditunda selama dua tahun. Namun surat penundaan tersebut dinilai terlambat, karena banyak pengusaha ikan yang telah beralih profesi, karena tidak mau merugi.

Menurutnya, menurunya PAD di Kabupaten Batang pada Dinas Kelautan dan Perikanan, lebih disebabkan pada buruknya infrastruktur pada sektor perikanan dan nelayan. “Kalau sungai pada TPI Klidang dilakukan normalisasi, infrastruktur dermaga diperbaiki, serta fasilitas TPI dilengkapi. Maka akan banyak kapal nelayan yang membongkar muatan di TPI, yang berdampak pada meningkatnya PAD,” ungkap Warso.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang, Achmad Taufik, menyatakan bahwa pihaknya telah menurunkan PAD sektor perikanan 2015 sebesar Rp 1,4 Miliar, karena untuk melebihi target PAD tahun sebelumnnya sangat sulit. Jika dibandingkan dengan PAD tahun 2014 lalu, yang bisa capaian Rp 1,5 miliar.

Menurutnya banyak kendala yang harus dibenahi, mulai dengan adanya penyesuaian terhadap Surat Keputusan Permen Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) No.2 Tahun 2015. Serta banyaknya infrastruktur yang harus disiapkan, serta diperbaiki untuk mendongkrak PAD. “Tahun 2015 kami sesuaikan dengan keadaan serta potensi-potensi yang ada, muncullah target angka sebesar Rp 1,4 miliar, disesuaikan dengan kondisi saat ini,” jelasnya.

Achmad Taufik juga menegaskan, bahwa dengan target yang dinilai rendah tersebut, pihaknya optimistis bisa memenuhi target tersebut bahkan melebihi. Karena pihaknya sudah melakukan intensifikasi pendapatan, berupa tim yang akan memantau secara intensif pendapatan yang didapat oleh nelayan. (thd/ric)