Anak Trauma, Polisi Berdalih Sulit Cari Bukti

239

Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Kota Semarang masih menjadi persoalan yang menghantui masyarakat. Proses pembuktian hukumnya tidak mudah. Kepolisian Polrestabes Semarang sejauh ini dalihnya selalu kesulitan mencari bukti. Benarkah?

SEJUMLAH pelaku yang dilaporkan kepada pihak kepolisian atas kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, masih banyak yang melenggang bebas. Padahal perilaku bejat tersebut menghantui anak-anak sepanjang hidupnya.

Kasus yang cukup menonjol adalah yang melibatkan kakek berinisial SGN, 70, warga Dinar Mas, Meteseh, Tembalang, Semarang. Dalam kasus tersebut, diduga korbannya empat anak perempuan di bawah umur. Di antaranya bocah berinisial AL, berumur 9 tahun, siswi kelas 4 SD yang juga warga Dinar Mas, Meteseh, Tembalang, Semarang. Tiga korban lain masing-masing; siswi kelas 1 SD berinisial SI, berumur 7 tahun, CA berumur 9 tahun, dan AF berumur 10 tahun. Semuanya merupakan warga Dinar Mas, Meteseh, Tembalang, Semarang.

Kendati demikian, tindak lanjut kasus tersebut tidak jelas. Belakangan, salah satu orang tua dari keempat korban, mencabut laporannya di Mapolrestabes Semarang. Belum diketahui alasannya. Padahal kasus dugaan pencabulan ini dilaporkan sejak 30 September 2014, hingga kini tak kunjung ada perkembangan berarti.

”Polisi sangat lambat, yang diperiksa baru saya. Anak-anak selaku korban belum diperiksa. Terlapor juga belum diperiksa, apalagi ditahan. Jan-jane kui ono opo? (Sebenarnya itu ada apa?, Red),” tandas salah satu ibu korban, NR, dengan nada kesal.

NR sangat menyayangkan pihak penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Semarang yang tidak bisa menuntaskan kasus tersebut. ”Padahal pelaku telah merusak masa depan para korban. Termasuk anak saya,” katanya.

Bahkan NR sempat melaporkan ulang kasus tersebut pada 14 Oktober 2014 lalu. Namun tanpa alasan jelas, laporan pertama dianggap gugur karena salah satu orang tua korban mencabut laporan. ”Laporan itu dicabut tanpa sepengetahuan korban lain. Saat ini tercatat hanya 3 korban,” katanya.

NR berharap, hukum ditegakkan. Kepolisian tidak tebang pilih dalam menangani kasus. Karena pihak keluarga korban merasa sangat dirugikan. ”Kalau hukum memang benar bertujuan untuk menegakkan keadilan, maka pelaku harus segera ditangkap,” tandasnya.

Dikatakan NR, pihaknya telah menyertakan visum di RS Bhayangkara 28 September 2014. Disebutkan ada luka bengkak bekas penetrasi di alat vital korban. Diduga kuat, terlapor telah melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap anak di bawah umur tersebut. ”Saya kira, buktinya sudah kuat. Tapi penyidik bilang kalau kasus ini sulit dibuktikan,” ujarnya tidak percaya.

Dalam kasus ini, terlapornya adalah sang kakek, berinisial SGN. Ia diduga mencabuli para korban di dalam bilik warung kelontong di kampung tempat tinggalnya di Jalan Dinar Mas, Meteseh, Tembalang, Semarang, dalam kurun waktu berbeda-beda. Diduga terlapor telah melakukan tindakan pencabulan tersebut dalam kurun waktu tahun 2009 hingga 2014. Kejadian terakhir dilakukan terlapor pada hari Kamis (11/9/2014), sekitar pukul 11.00.

Kepala Unit PPA Polrestabes Semarang, AKP Kumarsini berdalih, sejauh ini ada beberapa hambatan dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. ”Hambatannya tidak ada saksi. Sedangkan pembuktian melalui surat visumnya tidak bunyi (tidak kuat, Red). Selain itu, tenggat waktu pelaporan korban dengan waktu kejadian kasus cukup jauh. Sehingga kami kesulitan mengejar alibi-alibi, keterangan maupun bukti yang mendukung,” terang Kumarsini dihubungi Jawa Pos Radar Semarang, Minggu (17/5) kemarin.

Jika alat bukti tidak kuat, katanya, proses hukum kasus kekerasan seksual sulit menetapkan terlapor menjadi tersangka. Apalagi jika hasil visum tersebut tidak sampai mengakibatkan luka di alat vital korban. ”Untuk memperoleh saksi ini sangat sulit. Karena anak-anak yang diduga menjadi korban kekerasan seksual juga sulit menjelaskan,” terang Kumarsini.

Namun demikian, dia memastikan jika alat bukti kuat, pelaku kasus kekerasan seksual pasti ditetapkan sebagai tersangka dan diproses hukum hingga vonis di pengadilan. ”Sejauh ini, yang sudah tersangka juga ada. Tersangka sudah dilakukan penahanan, tapi minta penangguhan. Sekarang belum P21,” katanya.

Tersangka berinisial Din, 39, Jalan Borobudur Utara III RT 4/RW 3 Semarang, yang kesehariannya sebagai guru ngaji atau les privat agama, terpaksa ditangkap tim Reserse Kriminal Polrestabes Semarang. Tersangka diduga selama satu tahun, menodai dua gadis di bawah umur yang masih berstatus sebagai siswi salah satu SMA di Semarang.

Lebih lanjut, kata Kumarsini, pelaku kekerasan seksual terhadap anak, rata-rata dilakukan oleh orang-orang dekat korban. ”Berdasarkan ekonomi, kasus kekerasan seksual anak terjadi di kelas ekonomi menengah ke bawah,” katanya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Jateng, Elisabet Setiya Asih Widyastuti, mengaku prihatin atas maraknya kasus kekerasasan seksual terhadap anak. Ia menyayangkan penanganan hukum yang tidak tuntas. ”Ini persoalan serius, yang harus mendapatkan perhatian. Namun fokus kami bukan di ranah hukumnya, tapi lebih fokus melakukan pencegahan,” ujar Elisabet.

Menurutnya, banyaknya kekerasan seksual terhadap anak dalam situasi darurat, lantaran minimnya pendidikan seksual sejak usia dini di masyarakat. ”Kasus kekerasan seksual di Kota Semarang rata-rata menimpa anak dalam kisaran usia 7-12 tahun,” katanya.

Berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Semarang tahun 2014 telah melayani 75 kasus kekerasan terhadap anak dari total 244 kasus. Dari sejumlah kasus kekerasan terhadap anak tersebut, 39 kasus (52 persen) adalah kekerasan seksual. Sedangkan tahun 2015, hingga bulan April, sedikitnya ada 11 kasus kekerasan seksual yang ditangani, dengan jumlah korban sebanyak 21 anak. ”Korban berjenis kelamin perempuan dan berusia 7-12 tahun, atau masih duduk di bangku SD,” ujarnya.

Menurutnya, data yang tercatat itu hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus sebenarnya. Sebab, kebanyakan orang tua korban malu melaporkan. ”Faktor malu dan kasus itu dianggap menjadi aib. Mereka takut melapor. Ini masih sering menjadi hambatan,” katanya.
Elisabet mengaku prihatin, hampir rata-rata pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah orang terdekat di lingkungan korban. Bahkan bisa juga pelakunya orang tuanya sendiri, kakak, paman, nenek, kakek, teman maupun tetangga. ”Bahkan guru di sekolah, guru ngaji, bisa saja menjadi pelaku kekerasan seksual anak,” ungkapnya.

Sebagai langkah pencegahan, lanjut Elisabet, kasus kekerasan seksual terhadap anak termasuk ancaman yang harus ditangani bersama-sama. Menurutnya, peran orang tua, guru dan masyarakat secara luas sangat dibutuhkan sebagai upaya pencegahan.

”Orang tua maupun guru masih banyak yang enggan dan merasa tabu untuk membicarakan pentingnya pendidikan reproduksi, baik di sekolah maupun di rumah. Padahal pendidikan kesehatan reproduksi perlu diberikan sejak dini,” katanya.

Mengenai pendidikan kesehatan reproduksi, hambatan utama saat ini adalah ketidaktahuan tentang bagaimana metode penyampaian pendidikan seks sejak dini kepada anak. Karena itu, pihaknya melakukan sosialisasi menggunakan modul komik berjudul Aku dan Kamu. ”Ini sebuah modul pendidikan kesehatan reproduksi untuk anak usia dini melalui cerita komik. Sudah diterapkan di beberapa provinsi di Indonesia. Tapi di Jateng belum,” katanya.

Dijelaskan Elisabet, melalui modul komik tersebut, disampaikan bagaimana cara mendidik anak sejak usia dini. Mulai dari pengenalan bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. ”Hingga sikap saat terjadi bagian terlarang itu disentuh harus berbuat apa,” bebernya.

Menurutnya, masih banyaknya kasus kekerasan seksual disebabkan adanya anggapan maskulinitas yang digunakan. ”Laki-laki cenderung merasa macho, jika bisa menguasai orang lain. Pihak yang dikuasai adalah pihak lemah, yakni perempuan dan anak,” katanya.

Sedangkan faktor penyebab pelaku kekerasan seksual bisa dari kebiasaan menonton film-film yang memuat adegan kekerasan seksual. Film-film berbau seks kerap menjadi inspirasi pelaku kekerasan seksual. Namun tidak jarang, perilaku kekerasan seksual akibat pengalaman buruk pelaku yang pernah menjadi korban kekerasan seksual pada masa lalu.

Dia berharap, orang tua bisa berperan membangun kualitas komunikasi dengan anak-anaknya. Sehingga, orang tua bisa mendeteksi apa yang sedang terjadi terhadap anaknya.

Sementara itu, konselor Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Semarang, Irnida Terana mengakui bahwa penanganan proses hukum oleh pihak kepolisian sejauh ini masih jauh dari maksimal. ”Banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak mandek,” katanya.

Biasanya, kasus kekerasan seksual yang bisa sampai ke pengadilan adalah kasus kekerasan seksual yang sampai terjadi penetrasi atau pemerkosaan. Jika tidak, kasus itu cenderung tidak ada tindak lanjut. ”Hambatan lain, pihak orang tua korban banyak yang tidak siap jika kasus tersebut diproses hukum pidana. Mereka takut dan malu, kalau kasus itu diketahui orang,” kata Irnida. (amu/ida/ce1)