Siap Uji Coba Sekolah 5 Hari

131

SEMARANG – Wacana pelaksanaaan sekolah lima hari di Provinsi Jawa Tengah yang pernah dilontarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu ternyata tidak hanya isapan jempol belaka. Selasa (12/5) kemarin Ganjar memanggil Kepala Dinas Pendidikan Jateng Nurhadi Amiyanto untuk mendengarkan paparan terkait hasil kajian yang telah dilakukannya.

”Berdasarkan regulasinya memang tidak melanggar. Bahkan banyak mendapat dukungan dari banyak kalangan. Saya akan segera kirim surat kepada bupati/wali kota untuk menindaklanjutinya,” ungkap Ganjar.

Dia menjelaskan, hal pertama yang akan dilakukan dalam waktu dekat adalah melakukan uji coba. Yaitu melibatkan Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng. ”Yang pasti konsep lima hari dapat berjalan. Mungkin tahun ajaran baru sudah bisa dilaksanakan,” imbuhnya.

Ditambahkan Ganjar, kalau uji coba tersebut berjalan dengan baik, maka pendidikan di Jawa Tengah akan berjalan efektif. Pasalnya, beberapa sekolah swasta di Kota Semarang juga telah melaksanakannya. Menurutnya, dengan kebijakan tersebut anak akan memiliki banyak waktu dengan orang tuanya. ”Mereka bisa bertanya apa pun kepada orang tuanya. Sehingga mental anak menjadi luar biasa. Selain itu, mereka juga memiliki banyak waktu untuk sosialisasi di luar sekolah,” klaimnya.

Terpisah, anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen Adv mengungkapkan bahwa dari hasil kajian bersama dengan sejumlah stakeholder terkait, belum ada kata sepakat tentang kebijakan sekolah lima hari. Bahkan ada beberapa catatan sebagai masukan jika kebijakan tersebut tetap dijalankan.

”Yang pertama adalah SMK pasti keberatan. Sebab, mereka telah mempunyai jam tambahan pengembangan khusus sampai sore hari. Bahkan hari Sabtu juga sampai sore. Jika kemudian dipadatkan menjadi lima hari maka tentu tidak mungkin,” ungkapnya.

Catatan kedua, lanjut Zen, yang paling merasakan akibat kebijakan ini adalah pendidikan keagamaan seperti Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Quran (TPQ). Mereka melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) pada sore hari antara pukul 14.00-16.00. ”Jika kebijakan sekolah lima hari tetap dijalankan, bagaimana mereka dapat bertahan? Padahal jumlahnya lebih dari 10 ribu di Jateng. Ini harus dipikirkan pemerintah,” imbuhnya.

Zen menambahkan, untuk catatan ketiga adalah pelaksanaan waktu belajar hingga sore hari memungkinkan dapat menambah biaya personal anak. Misalnya uang jajan untuk makan siang yang biasanya dilakukan di rumah. ”Kalau bagi yang mampu tidak masalah, bagaimana yang tidak mampu?,” imbuhnya.

Sementara untuk catatan selanjutnya, sambung Zen, dengan waktu belajar sampai sore akan berdampak terhadap kualitas anak terutama terkait bakat dan minat. Jika biasanya mereka menghabiskan waktu untuk les dan bimbel tentang keahlian tertentu pada sore hari maka hal tersebut akan berkurang.

”Belum lagi waktu belajar mulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore akan sama seperti pekerja pabrik. Mereka berangkat dan pulang secara bersamaan. Tentu ini akan menimbulkan problem kemacetan seperti yang ada di Jakarta. Kami berharap ada solusi terbaik tentang hal ini,” pungkasnya. (fai/ric/ce1)