Hartadi. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Hartadi. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

PLEBURAN – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng dipastikan akan mengeluarkan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) atas kasus dugaan korupsi pengadaan aplikasi core base system (CBS) pada Bank Jateng 2007 dengan tersangka mantan Direktur Bank Jateng, Bambang Widiyanto (BW).

”Iya, rencananya mau SP3. Pas penetapan tersangka (BW), kita kan kekurangan informasi. Kami tahunya dia (BW) direkturnya. Dia (BW) juga punya rencana-rencana atas program tersebut, tapi pas program pelaksanaannya dia (BW) sudah dipindahtugaskan,” kata Kepala Kejati Jateng, Hartadi, didampingi Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Eko Suwarni dan penyidik Rinawati.

Hartadi menegaskan, bila pihaknya dianggap salah dan hendak dipraperadilankan oleh pihak tertentu maupun tersangka, ia menyatakan siap.

”Kita monggo kalau mau dipraperadilankan. Kalau kita dipraperadilankan ada bukti-bukti, jadi monggo kita siap saja. Waktu itu (penetapan tersangka) dari 2 alat bukti sudah jelas ada, yakni saksi dan kerugian negara. Tersangka lain Susanto Wedi sudah diadili, jadi sudah habis perkaranya,” tandasnya.

Menurut Hartadi, penyidik kejati mempunyai pendapat baru terkait penetapan tersangka Bambang Widiyanto dalam kasus ini.

”Memang kita tahunya awalnya BW itu direktur. Kita punya pendapat error in persona. Ternyata dalam pelaksanaan proyek CBS itu, dia sudah tidak menjabat lagi sebagai Direktur Bank Jateng,” kata Hartadi.

Dia mengatakan, pihaknya tahu kepindahan Bambang Widiyanto dari jajaran pimpinan Bank Jateng usai dilakukan penyidikan terhadap tersangka lain, yakni Susanto Wedi (sudah divonis, Red). Dalam penyidikannya, Bambang Widiyanto hanya ikut terlibat dalam perencanaan program CBS saja.

”Dia (Bambang Widiyanto, Red) dipindah sebelum proyek CBS berjalan. Dulu kita tahunya direkturnya BW, ternyata bukan. Kita akui, kita kekurangan informasi,” ujarnya.

Dikeluarkannya SP3 terhadap Bambang Widiyanto ini, kata Hartadi, untuk memberikan kepastian hukum saja. Jangan sampai orang yang sebenarnya tidak bersalah justru ikut diseret dan dipaksa untuk mempertanggungjawabkannya.

Kasi Penkum Kejati Jateng, Eko Suwarni, menambahkan, terkait kasus korupsi dana hibah Sam Poo Kong dengan tersangka Tutuk Kurniawan, ia menuturkan, penyidikannya masih berjalan. Saat ini, penyidik masih menunggu penghitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

”Kalau sudah ada kejelasan nanti bisa saja dilanjut dan bisa juga berhenti kalau memang harus berhenti. Kita menunggu hasil audit BPK saja, kita mau limpahkan ke pengadilan juga takut,” katanya.

Eko menyebutkan, kalau dari hitungan bangunan tersebut kelihatannya auditnya lebih. Di mana kelebihan tersebut dengan melihat secara fisik mestinya untung.

”Kita mau bilang kerugiannya di mana, kita nunggu BPK dulu. BPK sudah diminta kepastian, kemarin juga ke sini (Kejati Jateng), katanya mau dikerjakan Mei atau Juni 2015. Mudah-mudahan cepet dikerjakan agar bisa ada kepastian. Apalagi kasus ini pelimpahan dari pimpinan Kejati Jateng sebelumnya,” terangnya.

Seperti diketahui, dalam dua kasus yang ditangani Kejati Jateng tersebut sudah lama dianggap mandek dalam penyelesaiannya. Padahal tersangka dua kasus berbeda tersebut sudah cukup lama ditetapkan. (bj/aro/ce1)