MELEK HUKUM: Ketua Umum BPC Gapensi Kota Semarang, Devri Alfiandy (kiri) memberikan kenang-kenangan kepada Kajari Kota Semarang, Asep N Mulyana di Grand Majesty Convention Hall, Selasa (12/5). (BASKORO SEPTIADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
MELEK HUKUM: Ketua Umum BPC Gapensi Kota Semarang, Devri Alfiandy (kiri) memberikan kenang-kenangan kepada Kajari Kota Semarang, Asep N Mulyana di Grand Majesty Convention Hall, Selasa (12/5). (BASKORO SEPTIADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Masalah kontrak kerja yang sering muncul di kalangan kontraktor menjadi topik hangat akhir-akhir ini. Oleh karena itu para kontraktor diminta cermat dalam melaksanakan sebuah proyek, apalagi dari pemerintah.

Hal itu menjadi bahasan utama dalam diskusi panel antara para anggota Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Semarang dengan Kajari Kota Semarang, Asep N Mulyana di Grand Majesty Convention Hall, Jalan Gajahmada, Selasa (12/5).

”’Harus dicermati kontrak kerjanya, pasal-pasal yang terkait, kemudian RAB dan kondisi lapangan. Karenanya, kami harap kontraktor punya ahli hukum. Jangan sampai proyek tersebut justru akan merugikan kontraktor itu sendiri,” ujar Asep N Mulyana kepada ratusan anggota Gapensi, kemarin.

Dia mengungkapkan Kejari akan melakukan pemeriksanaan pada hasil proyek pada tiga tahap. Pertama, setelah serah terima pelaksana jasa dengan pengguna jasa. Kemudian, semasa pemeliharaan hasil proyek dan semasa umur bagunan tersebut.

Dicontohkan, sebuah jembatan berumur 20 tahun, tetapi sudah roboh dalam waktu tiga tahun pasca pembangunan selesai. Dari situ pihaknya akan melakukan pemeriksaan terkait penyebab robohnya jembatan tersebuth. Apakah salah pada konsultan perencana, saat pelaksanaan proyek, atau faktor alam yang menyebabkan jembatan roboh. ”Kejaksaan tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap proyek dari pemerintah dalam masa kontrak. Bila memang ada, segera laporkan, saya akan tindak tegas. Kejaksaan akan masuk bila ada indikasi tindak pidana lain, seperti suap,” tegasnya.

Ketua Umum BPC Gapensi Kota Semarang, Devri Alfiandy menuturkan, diskusi panel bertema ”Kontrak Kerja Konstruksi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi” ini diharapkan ada penerangan tentang hukum kontrak kerja yang betul dan tidak melanggar hukum. ”Sehingga dalam menjalankan urusan dan usaha tidak terjerat hukum dan aturan,” tandasnya.

Acara tersebut akan dimoderatori oleh Ketua DPC Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Kota Semarang Kairul Anwar. Dia juga merupakan lawyer BPC Gapensi Kota Semarang. Dalam acara tersebut, Gapensi Kota Semarang juga menandatangani kontrak kerja sama dengan Askrindo dan Bank Jateng sebagai penyedia modal tanpa agunan. (bas/zal/ce1)