Gubernur Bisa Ambil Alih Kewenangan

188
MEDIASI : Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko saat memanggil Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno di kantor Gubernur beberapa waktu lalu. (Jawa pos radar semarang files)
MEDIASI : Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko saat memanggil Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno di kantor Gubernur beberapa waktu lalu. (Jawa pos radar semarang files)

SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko menegaskan bahwa upaya penyelesaian kekisruhan yang terjadi di Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah saja. Namun juga harus ada niat dari masing-masing pihak yang berselisih untuk bersama-sama melakukan rekonsiliasi.

”Kamis lalu, kami bersama tim telah ke sana (Kota Tegal) setelah dari Jakarta mewakili Gubernur mengikuti acara Musrenbangnas (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional). Kami bertemu dengan Bu Wali Kota (Siti Masitha Soeparno) dan Pak Wakil Wali Kota (M. Nursholeh). Kami juga bertemu para PNS yang di-nonjob-kan menjelang masuk halaman Balai Kota karena mereka sedang berunjuk rasa,” ungkap Heru kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Heru mengakui jika sudah mulai terbuka keran komunikasi antar ketiganya. Hanya saja, belum seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, ia mengajak kepada masing-masing pihak untuk kembali on the track sesuai normatif perundangan. Yaitu memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. ”Kami katakan kalau tidak kembali, akan mengalami kesulitan,” imbuhnya.

Kesulitan yang dimaksud, lanjut Heru, adalah pelayanan terhadap masyarakat menjadi terganggu. Sebab roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Menurutnya, tugas wakil wali kota adalah membantu wali kota. Sementara itu, wali kota juga harus bersedia dibantu. ”Saya telah meminta Pak Gubernur memberikan arahan yang intinya wali kota, wakil wali kota, birokrasi, serta perangkat daerah kembali on the track,” terangnya.

Disinggung apakah pemprov akan memberikan sanksi jika kekisruhan itu tidak segera diatasi, Heru mengakui jika gubernur memiliki kewenangan tersebut. Hanya saja, langkah tersebut belum sampai ke sana. Menurutnya, selama ini masih dilakukan pendekatan persuasif.
”Kami terus melaporkan kepada gubernur secara berkala. Yang terakhir adalah kemarin sore dengan membuat laporan tertulis. Selain itu, kami juga terus berkomunikasi secara lisan,” terangnya. Dia menegaskan bahwa Gubernur Jateng dapat sewaktu-waktu mengambil alih kewenangan tersebut.

Untuk diketahui, jauh sebelum bertandang ke Kota Tegal, Wakil Gubernur Jateng Heru Sudjatmoko telah mengundang Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno di ruang kerjanya, Jumat (24/4). Tiga hari kemudian, giliran Wakil Wali Kota Tegal M. Nursholeh dan 14 pegawai negeri sipil (PNS) yang di-nonjob-kan dari pekerjaannya menghadap orang nomor dua di Jawa Tengah itu. Dari pertemuan tersebut, ketiganya sepakat menginginkan permasalahan ini cepat berakhir. Sehingga kondisi Kota Tegal kembali kondusif. Permasalahan antara kepala daerah di Kota Tegal dan wakilnya tersebut diduga terjadi karena permasalahan utang piutang saat keduanya mencalonkan diri. (fai/ric/ce1)