KRAPYAK – Sidang sengketa lahan PT PRPP atas kasus gugatan PT Indo Perkasa Utama (IPU) kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Kamis (7/5). Dalam sidang tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan sejumlah saksi untuk membuktikan lahan di sekitar kawasan PRPP Semarang yang kini pengelolaannya dikuasai PT IPU merupakan bekas tambak, bukan laut.

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah, Mia Amiati, yang menjadi kuasa hukum pemerintah provinsi dalam sidang gugatan perdata di PN Semarang mengatakan, para saksi tersebut merupakan mantan pemilik tambak serta pekerjanya. ”Kami hadirkan sejumlah bekas pemilik lahan dan pekerja tambak yang tanahnya kini sudah diuruk,” kata Mia, dalam sidang yang dipimpin majelis hakim, Dwiarso Budi Santiarto tersebut.

Mia menjelaskan, kesaksian tersebut, sekaligus membantah pernyataan PT IPU sebagai penggugat yang menyatakan lahan yang mereka kuasai tersebut dulunya merupakan laut.

Ia juga menyatakan penggugat menyatakan HPL yang dikuasainya berada di atas laut yang diuruk dan sudah mengeluarkan sejumlah uang untuk melakukan itu. ”Laut dan tambak berbeda sekali. Ini sekaligus menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum pengugat,” sebutnya.

Sebelumnya, kuasa hukum PT IPU, Agus Dwisarsono mengatakan, pihaknya menunjukkan dari titik awal lahan dibuka sesuai perjanjian. Kemudian di mana saja lahan yang dalam penguasaan PT IPU terkait Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Selain itu, juga memperlihatkan lahan yang masih berupa objek laut pada saat permohonan Surat Keputusan (SK) HPL. ”Kami tunjukkan lahan seluas 26 hektare tercatat atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah yang dikelola PT IPU,” katanya. ”Kenapa atas nama pemprov, karena modal dasar menggunakan dana APBD. Modal dasar dari yayasan yang melakukan kerja sama dari PT UVI (PT Uber Vetsa Indah) awalnya. Kemudian PT UVI mengundurkan diri, PT IPU lalu meneruskan,” kata Agus.

Sementara itu, kuasa hukum PRPP Andreas Hariyanto, mengungkapkan pihaknya membuktikan yang menyangkut kepentingan PRPP. Sejauh mana PT PRPP menguasai luasan tanah yang sudah menjadi perjanjian antara PRPP dan PT IPU. ”Kita ingin menunjukkan konsisten. Sesuai HPL yang diberikan negara hanya diperuntukkan sebagai sarana rekreasi pariwisata dan pembangunan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Tengah selaku tergugat I, Yayasan PRPP selaku tergugat II, PT PRPP (tergugat III), BPN RI (turut tergugat I), Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah (turut tergugat II) dan Kantor Pertanahan Kota Semarang (turut tergugat III).

PT IPU menggugat Gubernur Jawa Tengah sebesar Rp 1,6 triliun atas perbuatan melawan hukum dalam hak pengelolaan lahan milik pemerintah provinsi di wilayah utara Kota Semarang yang dikuasakan terhadap perusahaan tersebut. Tuntutan ganti rugi tersebut terdiri atas Rp 789 miliar gugatan materiil dan Rp 873 miliar gugatan imateriil.

Oleh majelis hakim, sidang akan kembali dilanjutkan dua pekan ke depan dengan agenda masih dengan pemeriksaan saksi yang dihadirkan tergugat. (bj/zal/ce1)