KUNJUNGAN: Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti berdialog langsung dengan para perusahaan peserta Jobs Fair, di BLK Kendal, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KUNJUNGAN: Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti berdialog langsung dengan para perusahaan peserta Jobs Fair, di BLK Kendal, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KENDAL – Ribuan pengunjung memadati pameran bursa kerja yang digelar di Balai Latihan Kerja (BLK) Kendal, kemarin. Sebanyak 34 perusahaan turut meramaikan Job Fair 2015 yang digelar Pemkab Kendal.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kendal, Diniwati mengatakan, Jobs Fair dilakukan sebagai upaya mengurangi angka pengangguran pemuda. Selain itu, untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. “Perusahaan yang mengikuti Jobs Fair datang dari berbagai bidang.
Seperti PJTKI, perbankan, kapal pesiar, manufacturing, dan sebagainya. Ditargetkan dari kegiatan ini bisa terserap tenaga kerja sebanya 6.000 tenaga kerja. Mulai dari lulusan SMP hingga Perguruan tinggi,” katanya, kemarin.

Ia menambahkan, jumlah pencari kerja menurut data dari Disnakertrans Kabupaten Kendal 2014 yakni SD (91 orang), SMP (3.938), SMA (1.228), SMK (691), Diploma (380) dan S1 (433). Jumlah tenaga kerja TKI dari tahun 2014-2015 sebanyak 6511 untuk informal dan 398 orang untuk formal. “Job Fair ini berlangsung selama dua hari dari 5 hingga 6 Mei,” imbuhnya.

Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti mengatakan, angka pengangguran di Kabupaten Kendal mencapai sekitar 30 ribu lebih. Sedangkan kemiskinan sekitar 300 ribu. “Adanya Job Fair ini diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran maupun kemiskinan di Kabupaten Kendal,” ujarnya.

Bupati menambahkan, perusahaan yang membuka peluang kerja dalam Job Fair tersebut sudah menawarkan gaji yang sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). “Bahkan ada yang lebih dari UMK, ini menandakan perusahaan sudah cukup mensejahterakan pegawai atau karyawannya,” tambahnya.

Selain itu ia menyoroti tentang PJTKI yang minim melakukan sosialisasi terhadap hukum di negara tujuan. Seperti peraturan dilarang oleh negara tujuan TKI yang berimbas bisa terjerat hukum. Menurutnya, hal ini penting mengingat tak sedikit TKI yang terjerat kasus hukum. Seperti di Malaysia, Arab Saudi, Singapura dan sebagainya.

Pihaknya menyorot merebaknya minimarket di Kendal dan belum menjual produk asli daerah. Hukumnya wajib minimarket atau toko modern menjual hasil produk dari daerah. “Jika tidak ada, maka izin bisa kami cabut dan mini market harus tutup paksa,” tambahnya. (bud/fth)