Hakim Menerima Permohonan Tergugat Intervensi

179
(JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
(JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
(JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

MANYARAN-Puluhan warga Pati, Kecamatan Tambakromo dan Kayen, mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, untuk mengikuti sidang perdana gugatan dikeluarkannya izin lingkungan oleh Bupati Pati, Selasa (5/5).

Dalam sidang tersebut, majelis hakim yang diketuai Adhi Budhi Sulistyo juga membacakan putusan sela terkait permohonan masuknya tergugat intervensi yaitu PT SMS. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan menerima. “Karena penggugat (warga, Red) dan tergugat (Bupati Pati, Red) tidak keberatan terhadap masuknya PT SMS sebagai tergugat intervensi, maka kami putuskan permohonan diterima,” kata hakim ketua Adhi.

Sementara itu, Kuasa hukum warga dari tim advokasi peduli pegunungan Kendeng, Eko Rusanto mengatakan, gugatan pokok yang disampaikan terhadap Bupati Pati, yaitu dikeluarkannya surat keputusan (SK) Bupati Nomor 660.1/4767/2014 tentang pembangunan pabrik semen dan penambangan batu lempung dan batu gamping oleh PT Sahabat Mulia Sakti (SMS). “Alasan gugatan, kami berkeyakinan bahwa pembangunan pabrik semen di Pati bertentangan dengan berbagai peraturan dan penetapan kawasan kars Sukolilo, aturan tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, RTRW Jateng, dan RTRW Kabupaten Pati,” kata Eko.

Atas gugatan tersebut, lanjut Eko, warga sekitar tapak pabrik semen meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan warga seluruhnya. Pihaknya meminta tergugat untuk mencabut SK Bupati Pati tentang izin lingkungan tersebut. “Kemudian menyatakan batal atau tidak sah SK Bupati Pati tentang izin lingkungan pembangunan pabrik semen serta penambangan batu gamping dan batu lempung oleh PT SMS,” jelasnya.

Kuasa hukum PT SMS selaku tergugat intervensi, Florianus menolak memberikan tanggapan kepada wartawan atas gugatan yang dibacakan. Florianus beralasan dirinya belum menerima surat kuasa sebagai kuasa hukum resmi PT SMS. “Maaf, saya tidak berkomentar dulu karena saya belum terima surat kuasa dari PT SMS,” ucapnya.

Selanjutnya, usai membacakan putusan sela majelis hakim kemudian memberi kesempatan kepada tergugat dan tergugat intervensi untuk menyampaikan jawaban atas gugatan warga. Namun karena belum siap, akhirnya sidang ditunda dan dilanjutkan dua pekan kemudian dengan agenda pembacaan jawaban dari tergugat dan tergugat intervensi. (bj/zal)