BKKBN Manfaatkan UU Desa

146
Tjondrorini. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Tjondrorini. (AHMAD FAISHOL/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Angka kelahiran usia remaja di Jawa Tengah masih tinggi. Dari 1.000 kelahiran, setidaknya ada 36 remaja usia 15-19 tahun yang berisiko tinggi melahirkan. Jumlah tersebut diketahui lebih rendah dari target Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Jawa Tengah dengan angka 30/1.000. Oleh karena itu, berbagai upaya akan dilakukan untuk mengantisipasinya. Salah satunya dengan menggandeng pemerintah desa.

“Dengan adanya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa, menjadi peluang bagi kita untuk memberikan pendampingan dalam pelaksanaannya. Minimal ada anggaran untuk program penekanan tingginya angka kelahiran,” ungkap Kepala Perwakilan BKKBN Jateng Tjondrorini di sela-sela Rapat Kordinasi Daerah (Rakorda) di Gedung Gradhika Bhakti Praja Semarang, Selasa (5/5).

Dia menjelaskan, dampak tidak terkendalinya kelahiran akan menyebabkan polemik sosial yang tinggi. Apalagi kelahiran usia remaja lebih rawan menimbulkan bertambahnya angka kematian ibu. Sebab, secara fisik beberapa dari mereka belum siap untuk melahirkan. “Karena itulah, program ini harus dilaksanakan mulai dari tingkat bawah yakni desa,” imbuhnya.

Ditambahkan Tjondrorini, alasan menggandeng pihak desa tidak lain lantaran saat ini mereka dapat mengelola sendiri alokasi pembangunan desa. Selain itu, para kepala desa maupun perangkatnya diharapkan mampu memberikan pelayanan KB untuk masyarakatnya. “Minimal masyarakat mengerti jika memiliki anak dua sudah cukup,” terangnya.

Tjondrorini mengakui jika hanya mengandalkan Penyuluh Lapangan KB (PLKB) saja tidak cukup. Sebab jumlahnya saat ini yang masih terbatas. Menurutnya, dari sekitar 8.500 desa yang ada di Jawa Tengah seharusnya memiliki minimal 8.500 PLKB. “Namun yang ada sekarang baru sekitar 2000-an,” pungkasnya. Dia menegaskan telah melatih 1.250 dokter dan bidan untuk melakukan KB jangka panjang, IUD dan implant. (fai/ric)