BUNTU: Abdul Wachid, Perangkat Desa Ngemplik Wetan, Kecamatan Karanganyar menunjukkan surat tuntutan warga terhadap pengusaha bulu unggas usai pertemuan di Satreskrim Polres Demak, kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BUNTU: Abdul Wachid, Perangkat Desa Ngemplik Wetan, Kecamatan Karanganyar menunjukkan surat tuntutan warga terhadap pengusaha bulu unggas usai pertemuan di Satreskrim Polres Demak, kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BUNTU: Abdul Wachid, Perangkat Desa Ngemplik Wetan, Kecamatan Karanganyar menunjukkan surat tuntutan warga terhadap pengusaha bulu unggas usai pertemuan di Satreskrim Polres Demak, kemarin. (WAHIB PRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

DEMAK – Mediasi yang dilakukan Satreskrim Polres Demak terkait kasus pencemaran bulu unggas antara pengusaha dengan masyarakat Desa Ngemplik Wetan, Kecamatan Karanganyar mengalami jalan buntu. Dalam pertemuan lanjutan kemarin, pihak pengusaha tidak datang. Sehingga pertemuan hanya dihadiri dari perwakilan pemerintah Desa Ngemplik, anggota DPRD Demak serta pihak terkait lainnya. Karena belum ada hasil perdamaian, maka langkah selanjutnya adalah menunggu audiensi dengan Bupati Demak.

Kapolres Demak, AKBP Heru Sutopo melalui Kasubag Humas AKP Zamroni mengatakan, pihak kepolisian masih menunggu hasil audiensi dengan bupati tersebut. “Yang jelas, masih belum ada kesepakatan antara warga dan pengusaha,”ujar AKP Zamroni didampingi Aiptu Sukardi dari Satreskrim Polres Demak.

Ia menambahkan, pihak pengusaha melalui kuasa hukumnya telah menghubungi tidak bisa hadir dalam pertemuan mediasi lanjutan tersebut. Alasannya karena dalam rapat keluarga pihak pengusaha ada cenderung menolak damai. Perangkat Desa Ngemplik Wetan, Abdul Wachid mengatakan, pada prinsipnya warga maupun pemerintah desa tetap berkeinginan untuk menyelesaikan persoalan secara damai. Dengan demikian, tidak ada lagi warga yang dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. “Meski begitu, kalau sampai masalah ini tidak ada titik temu dan berlanjut, maka kami dari pemerintah desa dan masyarakat juga menuntut ganti rugi kepada pihak pengusaha. Nilainya Rp 2,5 miliar (Rp 2.577.000.000),” katanya.

Nilai kerugian itu dihitung dari beberapa objek dimana warga merasa dirugikan dengan adanya dugaan pencemaran usaha bulu unggas sebelumnya. Meliputi, pencemaran dinilai telah mengganggu tanaman di areal persawahan milik kaur umum. Tanaman membusuk dan tidak normal. Kemudian, warga sekitar sudah menghirup udara tidak sedap atau busuk sudah berlangsung 5 tahun terakhir.

Hal yang sama juga dialami guru dan staf Madrasah Mazroatul Huda, para siswa dan guru SDN Ngemplik, dan siswa TK Kartika Sari Ngemplik. Masing-masing juga telah menghirup udara tercemar selama 5 tahun ini. “Kalau pihak pengusaha mengajukan tuntutan Rp 800 juta, maka kita juga ajukan tuntutan yang sama Rp 2,5 miliar,” kata Abdulo Wachid. (hib/fth)