Unit Usaha Tak Produktif Jadi Kendala

118

SEMARANG – Unit usaha tidak produktif dan pengelolaan pihak ketiga menjadi sejumlah aspek tidak maksimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemprov Jateng mengklaim telah melakukan beberapa langkah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari BUMD. Diantaranya dengan memperbaiki manajemen dengan mencari sumber daya manusia (SDM) baru.

Hal itu diungkapkan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah (Setda) Jawa Tengah Dadang Somantri di sela-sela menjadi pembicara dalam diskusi bertajuk “Mendongkrak Asset Mangkrak” yang digelar di Hotel Horison Semarang, Senin (4/5).

Dadang mengakui jika ada beberapa aspek di BUMD yang belum berjalan maksimal. “Ada beberapa yang dulunya dikelola pihak ketiga kemudian dikembalikan lagi kepada BUMD. Kalau di CMJT (Citra Mandiri Jawa Tengah) ada sekitar 30 yang sedang ditata secara bertahap untuk optimalisasi. Misalnya untuk rest area, restoran, dan dibangun untuk hotel,” bebernya.

Disinggung terkait upaya untuk lebih meningkatkan PAD, Dadang mengaku telah melakukan beberapa langkah. Di antaranya memperbaiki manajemen dengan mencari sumber daya manusia yang kredibel. Selain itu, membuat kontrak dengan manajemen yang baru untuk merealisasikan apa yang harus dilakukan. “Untuk BUMD yang bentuk penanaman modalnya tidak mandiri, diharapkan sharing modalnya harus seimbang,” terangnya.

Sebagian besar BUMD lanjut Dadang, realisasinya selalu melebihi target. Pada tahun 2014 saja, rata-rata devidennya di atas 100 persen. Menurutnya, yang paling banyak memberikan kontribusi adalah bidang perbankan yaitu Bank Jateng dan Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK). “Target pendapatan tahun 2015 ini adalah Rp 300 miliar,” terangnya.

Untuk diketahui, delapan BUMD yang dimiliki Pemprov Jateng saat ini adalah PT PRPP, PT Bank Jateng, PT BPR BKK, Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB), PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), CMJT, dan PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC). (fai/ric)