Mangkir Rapat Klarifikasi Pasar Projo

120
CEK ATAP PASAR : Anggota DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto mengecek kondisi bangunan atap Pasar Projo Ambarawa yang bocor. (PRISTYONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
CEK ATAP PASAR : Anggota DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto mengecek kondisi bangunan atap Pasar Projo Ambarawa yang bocor. (PRISTYONO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

UNGARAN-Kepala Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Semarang, M Natsir mangkir saat diundang untuk dimintai klarifikasi di Komisi B DPRD Kabupaten Semarang. Terkait amburadulnya pembangunan Pasar Projo Ambarawa dan penataan kios serta los. Sehingga rapat yang dijadualkan Senin (4/5) pukul 09.00 tersebut dibatalkan.

Dalam rapat tersebut hanya dihadiri Kabid Pasar, Rini dan staf serta anggota DPRD Komisi B. Setelah ditunggu hingga pukul 10.00, kepala dinas tidak hadir dengan alasan masih ada tamu. Ketua Komisi B DPRD, Asof memutuskan untuk menutup rapat dan akan dijadualkan ulang.

Anggota Komisi B, Suparso, menyayangkan ketidakhadiran kepala dinas. Sebab agenda rapat tersebut sangat penting untuk membahas masalah Pasar Projo Ambarawa yang saat ini belum selesai.

“Selama ini sudah sering audiensi tapi tidak pernah ada penyelesaian. Percuma saja audiensi, kalau hasilnya tidak dilaksanakan dan timbul masalah terus. Sehingga Pak Natsir diundang untuk menjelaskan permasalahan Pasar Projo, tapi tidak hadir,” tutur Suparso.

Sekretaris Komisi B, DPRD Kabupaten Semarang, The Hok Hiong mengatakan, agenda rapat tersebut yakni mendengarkan penjelasan dan pertanggungjawaban dari kepala dinas M Natsir terkait permasalahan Pasar Projo. Sebab sampai saat ini banyak masalah yang belum selesai seperti bangunan fisik dan pembagian kios maupun los.

“Kami mau tahu bangunan fisik yang belum selesai itu mana saja. Terutama perbaikan bangunan fisik yang rusak seperti ada kebocoran atap. Sebab masa pemeliharaan hanya 6 bulan dan sekarang sudah masuk bulan ke 5, tetapi belum ada perbaikan yang serius. Selain itu, muncul pengaduan pedagang terkait adanya pungutan uang, termasuk ada penarikan kembali kepemilikan los,” ungkap The Hok sembari menunjukan surat pengaduan tiga pedagang yang dipungut berkisar Rp 10-13 juta oleh panitia pembagian kios dan los.

The Hok menduga transaksi menempati kios maupun los terjadi hampir di seluruh pedagang. Sehingga The Hok meminta agar pedagang yang merasa dipungut uang segera melapor. The Hok juga merasa ada yang janggal karena dinas tidak punya data yang jelas siapa yang menempati los. The Hok berharap aparat penegak hukum yakni kepolisian dan kejaksaan segera turun tangan.

“Semua berbau transaksi untuk menempati kios maupun los. Selain itu, tidak ada political will dari dinas untuk penyelesaian masalah ini. Mudah-mudahan aparat hukum datang untuk menindaklanjuti, selama ini aparat hukum baru sebatas survey-survei saja,” tandasnya.

Sementara itu, permasalahan Pasar Projo sudah masuk ke jajaran Polres Semarang. Sebab setelah rapat ditutup, penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Semarang datang ke DPRD Kabupaten Semarang untuk meminta hasil rapat. Ada kemungkinan kasus tersebut didalami oleh penyidik Tipikor Polres Semarang. “Dari Tipikor sempat datang minta data, tapi karena rapat batal dilaksanakan, jadi tidak ada data yang bisa diberikan,” tutur The Hok Hiong. (tyo/ida)