PENGHARGAAN : Bupati Semarang Mundjirin menerima penghargaan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah. (DOK)
PENGHARGAAN : Bupati Semarang Mundjirin menerima penghargaan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah. (DOK)

UNGARAN-Pemkab Semarang kembali meraih prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Semarang tahun anggaran 2014 mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah.

Pencapaian opini WTP itu menjadikan Kabupaten Semarang sebagai satu-satunya kabupaten di Jawa Tengah yang meraih WTP empat kali kali berturut-turut sejak tahun 2012. Sebelumnya, LKPD tahun anggaran 2011, 2012, 2013 juga mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK.
LHP LKPD Kabupaten Semarang tahun 2014 diserahkan Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Hery Subowo kepada Bupati Semarang H Mundjirin dan Ketua DPRD Suradi. Bersamaan dengan itu, juga diserahkan LHP untuk Kabupaten Demak, Pati, Kudus, Rembang dan Kota Surakarta.

Kepala BPK Hery Subowo mengatakan bahwa wajar tanpa pengecualian adalah pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi laporan keuangan daerah didasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Selain itu, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal.

“Opini WTP diberikan karena laporan keuangan pemerintah daerah entitas Kabupaten Semarang tahun 2014 yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah,” terang Hery Subowo usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD enam kabupaten/kota di auditorium BPK Perwakilan Jawa Tengah Jalan Perintis Kemerdekaan Pudakpayung Semarang, Kamis (30/4) sore.

Lebih lanjut Hery mengatakan bahwa masih banyak kendala yang dihadapi beberapa kabupaten/kota untuk meraih opini WTP. Bahkan ada tiga kabupaten penerima LHP kali ini, yang terpaksa hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal itu disebabkan karena pengelolaan dan pencatatan aset yang kurang memadai. Sehingga BPK merekomendasikan kepada entitas masing-masing pemerintah daerah untuk menertibkan inventarisasi aset tetap daerah.

“Pemerintah daerah harus serius menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK. Sehingga mutu laporan keuangan daerah dapat memadai. Untuk Kabupaten Semarang, dari 378 rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dengan nilai Rp 13 miliar, sebanyak 341 rekomendasi atau 84,41 persen senilai Rp 8,26 miliar telah ditindaklanjuti. Angka persentase itu lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berkisar antara 60-65 persen,” tandasnya.

Sementara itu Bupati Semarang Mundjirin mengatakan, prestasi opini WTP empat kali berturut-turut ini tidak lepas dari kerja keras seluruh instansi terkait termasuk legislatif di Kabupaten Semarang. Selain itu, Pemkab Semarang melalui Inspektorat menjalin kerja sama profesional dengan BPK terutama untuk aspek pengendalian internal.

“Meski telah meraih WTP, Pemkab Semarang akan terus meningkatkan mutu pengelolaan aset daerah agar LKPD di tahun mendatang lebih baik,” tegas Mundjirin.

Sementara itu Kepala DPPKAD Abdullah Masykur menambahkan pengungkapan laporan keuangan tahun anggaran 2014 dilakukan secara memadai atau full disclosure. “Pencatatan aset tetap daerah termasuk penurunan nilai dilakukan lengkap dan realistis. Sehingga ketebalan buku laporan mencapai kurang lebih lima sentimeter,” pungkasnya. (tyo/ida)