Koruptor Kredit Fiktif Dituntut 6,5 Tahun

90

MANYARAN-Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Sragen menuntut terdakwa mantan pimpinan cabang Badan Kredit Kecamatan (BKK) Tanon cabang Gesi, Sragen, 6 tahun 6 bulan atas perkara dugaan korupsi memanipulasi kredit atau kredit fiktif terhadap 21 nasabah. Sidang lanjutan akan digelar, Senin (4/5:red) dengan agenda pembelaan (pledoi) dari terdakwa dan Penasehat Hukum-nya.

“Menuntut majelis hakim supaya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhtini dengan penjara selama 6 than 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Serta menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 200 juta subsidair 4 bulan kurungan,”kata JPU, Kusmini saat membaca amar tuntutan dihadapan majelis hakim yang diketuai, Gatot Susanto

JPU Kusmini menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi sesiai dengan pasal 2 jo pasal 18 ayat 1 undang-undang nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah ke dalam undang-undang nomor 20/2001 tentang tindak pidana korupsi juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

“Selain hukuman badan terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 611.687.000 dengan ketentuan, apabila uang tidak diganti, maka harta bendanya akan disita oleh Negara. Dalam hal harta bendanya tidak cukup untuk mengganti kerugian Negara, maka terdakwa akan dikenakan hukuman penjara selama 3 tahun 3 bulan,”sebut JPU.

Kuasa hukum terdakwa, Nugroho Budiantoro mengatakan, bahwa JPU tidak memiliki hati dalam menuntut terdakwa. Ia menganggap, kasus yang menimpa klienya (Muhtini) adalah kredit macet, bukan murni tindakan korupsi.

“Kami akan membacakan pledoi untuk klien kami (Muhtini). Selain itu terdakwa juga akan membuat pledoi sendiri. Sejauh ini kami perhatikan kasus ini adalah kredit macet dan hal tersebut sepertinya tidak bisa dituntut sedemikian rupa,”kata Nugroho,Minggu (3/4)

Seperti diketahui, dari hasil pemeriksaan Kejari Sragen, Muhtini melakukan aksinya sejak 2012 hingga 2013. Sebagai pimpinan cabang BKK Tanon, Gesi, Sragen, Muhtini telah memanipulasi kredit atau kredit fiktif terhadap 21 nasabah.

Muhtini melakukan hal tersebut dengan cara melanjutkan kredit pinjaman nasabah yang telah ada di BKK Tanon, Gesi kemudian menaikkan plafon pinjaman atas 5 nasabah dengan atau tanpa sepengetahuan para nasabah. Selain itu, Muhtini juga melakukan penyelewengan terhadap angsuran para nasabah.

Uang angsuran tersebut tidak disetorkan dan digunakan oleh terdakwa. Tak hanya itu, terdakwa juga memanipulasi data angsuran para nasabah seolah-olah uang angsuran tersebut telah disetorkan ke BKK Tanon. Atas perbuatannya, Negara dirugikan hingga sekitar Rp. 611.687.000. (bj/zal)