Ribuan Buruh Tuntut Nawa Duka

114
TETAP KHUSYUK: Di sela demo Hari Buruh Internasional, ratusan buruh yang bergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Aspek saat salat Jumat di dekat Polder Tawang kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TETAP KHUSYUK: Di sela demo Hari Buruh Internasional, ratusan buruh yang bergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Aspek saat salat Jumat di dekat Polder Tawang kemarin. (ADITYO DWI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Sedikitnya 7 ribu buruh di Jateng, Jumat (1/5) kemarin, memadati halaman gerbang Kantor Gubernur Jateng Jalan Pahlawan Semarang. Para buruh yang berasal dari berbagai serikat pekerja itu turun ke jalan untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day.

Pantauan Jawa Pos Radar Semarang, ribuan massa itu datang sekitar pukul 08.00 pagi. Sebagian dari mereka datang sendiri maupun berkelompok. Berbagai atribut mulai dari bendera, poster, dan juga aksi teatrikal tidak luput dari mereka. Tidak jarang dari mereka yang masih membawa anak-anak dan bahkan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk ber-selfie ria.

Melalui komando dari atas mobil tronton yang dijadikan sebagai panggung orasi, peringatan tersebut dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sembari mengibarkan sejumlah bendera serikat pekerja. Acara dilanjutkan dengan pembacaaan puisi dan orasi dari masing-masing pimpinan serikat pekerja. Mereka sepakat menuntut nawa duka kaum buruh.

”Jika pemerintah pusat memiliki program Nawa Cita, maka tidak dengan kami para buruh di Jawa Tengah. Kami memiliki tuntutan Nawa Duka kaum buruh yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Jika pemerintah menggunakan Tri Sakti, kami justru merasakan tri sakit,” ungkap Koordinator Umum Aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Aliansi Gerbang) Nanang Setyono dalam orasinya.

Nawa duka tersebut, lanjut Nanang, adalah tolak upah murah dan hapus sistem kerja kontrak atau outsourcing. Selain itu, revisi Peraturan Gubernur Jateng No 65 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Tegakkan hukum di bidang ketenagakerjaan menjadi tuntutan ketiga dilanjutkan tolak kenaikan harga BBM dan turunkan harga kebutuhan pokok sebagai tuntutan keempat.

”Kelima, kami melawan pemberangusan serikat buruh. Keenam, bubarkan pengadilan hubungan industrial dan ketujuh evaluasi dan audit pelayanan BPJS Kesehatan. Sementara kedelapan berikan hak dan perlindungan bagi pekerja berbasis rumahan dan kesembilan tolak pembangunan rusunawa yang dibiayai dari uang buruh,” bebernya.

Nanang menilai, pemerintah selama ini belum sepenuhnya hadir dalam berbagai persoalan yang dihadapi para buruh. Mereka lebih nyaman menjadi wasit dalam pertarungan antara buruh dan pengusaha. Padahal, menurutnya, pemerintah harus melibatkan diri dalam persoalan masyarakat sebagaimana ajaran Ki Hajar Dewantara yang berbunyi ing ngarso sing tuladha, ing madya mangun karso, tut wuri handayani. ”Harapan itu semakin jauh. Kini sosok pemerintah lebih memilih keluar dari persoalan kerakyatan dan bertindak sebatas sebagai wasit,” keluhnya.

Menurut Nanang, keberadaan buruh hanya kentara pada waktu perhelatan pemilu saja. Setelah pemilu berlalu, hilang pula dengan urusan rakyat pekerja. ”Tengok saja dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), jarang sekali bahkan nyaris tidak ada elemen buruh yang diajak merencanakan sebuah program pembangunan,” katanya.

Ditambahkan Nanang, jika dahulu pemerintahan SBY memberikan kado hari libur nasional pada 1 Mei, dalam pelaksanaannya justru menjadi hari lembur. Pasalnya, masih ada sekitar 80 persen yang masih bekerja. Saat ini di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mereka mendapatkan kabar bahwa pemerintah akan membangun rumah susun sewa bagi buruh.

”Sebenarnya kami tidak menolak pembangunan rusunawa tersebut. akan tetapi ketika pemerintah tidak mengambilkan dana dari APBN melainkan dari uang kami yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, hal itu sama saja merampas uang kami,” tandasnya.

Khusus untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, para buruh berharap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersedia merevisi Pergub Jateng No 65 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Munurutnya, upah buruh di Jateng masih rendah dibanding dengan upah buruh di daerah-daerah lainnya. ”Kami akan terus mengawal tuntutan nawa duka ini sampai tuntas,” tandas Nanang mengaku aksi serupa juga dilakukan di Boyolali dan Solo Raya dengan massa 12 ribu orang.

Selama kurang lebih tiga jam berorasi dan menyampaikan aspirasinya, para buruh berangsung-angsur meninggalkan lokasi. Aksi mereka berlangsung aman dan tertib karena mendapat kawalan dari sejumlah aparat kepolisian. Dari pemerintah provinsi sendiri tidak tampak ada yang menemui.

Selain di Jalan Pahlawan, demo buruh kemarin juga digelar di sekitar Stasiun Tawang. Di tempat itu, ratusan buruh pabrik yang bergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Aspek (Association of Indonesia Union) sempat memblokir jalan di depan stasiun.

Demo sendiri diawali dengan berorasi di Balai Kota Semarang. Setelah itu, mereka long march menuju Stasiun Tawang. Aksi ditutup dengan menggelar salat Jumat di titik fokus peringatan May Day di jalan depan Stasiun Tawang. Mereka tetap khusyuk melaksanakan salat Jumat meski hanya beralaskan kertas koran. Bahkan, sebagian jalan yang digunakan salat masih tergenang air hujan yang mengguyur Semarang kemarin malam.

Ketua DPW FSPMI Jateng, Agus Makmon Riyal, mengatakan, salat Jumat merupakan wujud syukur ratusan buruh pabrik Semarang atas jasa-jasa kaum buruh yang memperjuangkan hak-hak pekerja pada masa Belanda. Kemudian, setelah salat Jumat disambung dengan doa untuk para buruh yang terlebih dulu meninggal dunia. ”Sekarang ini sudah menjadi kewajiban kita untuk meneruskan perjuangan mereka yang dulu dengan tegas berani menyuarakan hak-hak buruh,” katanya. (fai/mha/aro/ce1)