May Day, Buruh Tolak MEA

144
GANGGU LALU LINTAS : Aksi gabungan organisasi buruh yang menutup separuh jalur pantura kemarin. Mereka berdemo untuk menyambut Hari Buruh. (Hanafi/jawa pos radar semarang)
GANGGU LALU LINTAS : Aksi gabungan organisasi buruh yang menutup separuh jalur pantura kemarin. Mereka berdemo untuk menyambut Hari Buruh. (Hanafi/jawa pos radar semarang)

PEKALONGAN – Merasa tidak siap dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan pasar bebas, ratusan mahasiswa dan buruh yang tergabung dalam gerakan Central Gerakan Rakyat Pekalongan (CGRP) berdemo dalam rangka menyambut Hari Buruh atau May Day, Jumat (1/5).

Massa berkumpul di depan Monumen Juang Kota Pekalongan. Mereka gabungan dari SMI, IMM, BEM Unikal, BEM STAIN, BEM Akbid HI, BEM Hukum Unikal, BEM FKIP Unikal, UKM PS-2, UKM Karate, UKM Mapala, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), Kesatuan Perjuangan Organisasi Pemuda (KPOP), Cikal dan Serikat Rakyat Pekalongan (FRP). Mengawali demo dengan orasi di separuh jalan pantura tersebut.

Di tengah terik matahari, mereka menyuarakan tuntutan yang ditujukan kepada pemerintahan Jokowi-JK tentang kebijakan yang tidak pro rakyat. Dalam orasinya mereka menolak pemberlakuan MEA dan pasar bebas. Serta mengajukan beberapa butir tuntutan. Seperti menuntut dihapuskannya sistem kerja kontrak atau outsourcing, menolak penetapan kenaikan upah dua tahun sekali, menolak penggusuran ekonomi kerakyatan Pekalongan, menuntut pelaksanaan upah relatif nasional menuju upah layak nasional, dan menuntut disahkannya RUU PRT. Selain itu juga membuat UU perlindungan buruh, menuntut diberikannya subsidi-subsidi kepada rakyat, menuntut dicabutnya UU perguruan tinggi, menuntut dicabutnya UU Sidiknas No 20 Tahun 2003, menuntut pencabutan Permendikbud No 49 Tahun 2014 dan membangun alat politik alternatif menuju pemerintahan transisi rakyat.

Setelah itu, masa long march ke perempatan Ponolawen untuk kembali melakukan orasi. Humas CGRP, Mohammad Abdillah mengemukakan bahwa aksi ini adalah rentetan dari beberapa konsolidasi pergerakan yang akhirnya dinamai CGRP. “Isu yang kita bawa bagaimana kita melawan rezim pasar bebas, seperti MEA. Karena dengan MEA maka rezim Jokowi-JK telah gagal mensejahterakan rakyat,” tegasnya.

Selain itu menurutnya pemeritah telah mengkapitalisasi pendidikan, sehingga rakyat tidak bisa lagi menikmati pendidikan secara gratis dan demokratis. “Saat ini pendidikan sudah di komersialisasikan dari TK, SD, SMP dan SMA,” ucapnya sembari diamini seorang rekannya.

Selain itu mereka kembali menyoroti isu Upah Minimum Kota, yang mana saat ini menurutnya UMK Kota Pekalongan masih jauh di bawah rata-rata. Untuk itu pihaknya menolak kontradiksi antara kaum kapitalis dengan rakyat karena ada kesenjangan diantara mereka sebab yang diuntungkan adalah kaum pemodal dan kaum kapitalis.

Demo yang dikawal ketat oleh aparat Polres Pekalongan Kota berjalan tertib. Dari awal aksi puluhan anggota polisi turut mengawal aksi sampai selesai. Polisi juga menutup sementara jalur utama pantura Ponolawen dengan mengalihkan arus, agar tidak macet total saat aksi. (han/ric)