MANYARAN – Sidang putusan terdakwa dugaan kasus korupsi pembangunan perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar, Romdloni, mantan Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Karanganyar dan anggota DPRD Karanganyar akan berlangsung, Selasa (5/5) pekan depan, di Pengadilan Tipikor Semarang.

”Agenda persidangan sudah rampung, tinggal majelis hakim membacakan putusan hukuman terhadap Romdloni,” kata kuasa hukum terdakwa, Hadi Sasono.

Hadi menyebutkan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ia berharap majelis hakim memutus bebas. Menurutnya, surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menjerat Romdloni dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat.

”Klien kami harusnya dijerat dengan UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), karena tidak menikmati langsung uang korupsi, tapi melalui terdakwa lain, Tony Iwan Haryono (mantan suami Bupati Karanganyar, Rina Iriani),” ungkapnya.

Walau demikian, lanjut Hadi, ia menyerahkan sepenuhnya putusan hukuman kepada majelis hakim yang memiliki pertimbangan sendiri, ”Kasus ini menarik. Lihat saja putusan pada Selasa pekan depan,” ujarnya.

Sementara itu, JPU dari Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jawa Tengah, Slamet Widodo tetap optimistis terdakwa Romdloni melakukan tindak pidana korupsi. ”Terdakwa selaku pejabat negara (anggota DPRD Karanganyar) menerima gratifikasi uang korupsi Griya Lawu Asri Karanganyar,” sebutnya.

Seperti diketahui, dalam tuntutannya, JPU menganggap Romdhoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. ”Menuntut, memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan serta denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara,” kata Slamet Widodo. (bj/zal/ce1)