SEMARANG – Adanya pengalihan penahanan dua dari lima tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah fiktif untuk Musala Arrahmah di Desa Bogorejo Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, dari tahanan rutan menjadi tahanan kota dinilai diskriminatif.

Pengalihan penahanan tersangka tersebut dianggap penyidik Kejari Rembang sebagai justice collaborator. Dua tersangka tersebut yakni, Abdullah, Kabag Kesra Pemkab Rembang dan Ummi Qoyyimah, seorang bos toko material.

Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, pembedaan penahanan para tersangka merupakan bentuk diskriminasi penyidikan. Menurutnya, penilaian status tersangka sebagai justice collaboration dalam penyidikan tidak bisa menjadi alasannya.
”Itu rancu dan harus benar-benar dibuktikan. Penyidik tidak bisa diskriminasi terhadap para tersangka korupsi hanya karena jabatannya,” ujar Boyamin.

Ketua DPC Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Kota Semarang, Broto Hastono menjelaskan, pengertian justice collaborator adalah orang terlibat tapi bukan pelaku utama, bisa disebut bukan sebagai aktor intelektualnya. ”Dia bekerja sama guna menjaring atau mengungkap skandal yang lebih besar. Harus ada pengakuan dari pelaku sebelum adanya penyelidikan,” kata Broto, Kamis (30/4).

Menurutnya, pelaku bisa kalau sudah disidik baru mengaku. ”Karena justice collaborator pidananya dikhususkan atau pidana paling ringan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Jateng, Eko Suwarni mengatakan, dalam penyidikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah orang seharusnya, hukuman pelaku tidak perlu dibedakan. ”Seharusnya tidak bisa dibedakan. Kalau itu satu paket. Kecuali ada alasan khusus dan penting. Misalkan sakit,” sebut Eko.

Seperti diketahui, tiga tersangka lain yang tetap tinggal di tahanan rutan, Salimun, M. Solikul Anwar dan Ali Maksum dinilai sebagai pelaku utama dalam kasus ini. Mereka terlibat atas pembuat proposal dan laporan pertanggungjawaban palsu. Sementara itu, pengalihan penahanan tersangka Abdullah sendiri diketahui atas permintaan Bupati Rembang, Abdul Hafidz.

Kejaksaan Negeri Rembang menangani dugaan korupsi dana hibah fiktif terjadi tahun 2013. Kerugian negara atas kasus itu ditaksir sekitar sebesar Rp 40 juta mulai Februari 2015.

Abdullah diduga terlibat korupsi karena tidak melaksanakan tugas, pokok dan fungsi sebagai pengendali program hibah dan bantuan sosial atau PPTK (Petugas Pelaksana Tekhnis Kegiatan) di Rembang.

Sedangkan Ali Maksum dan Anwar ditahan karena membuat proposal dan laporan pertanggungjawaban. Peran Ali Maksum dan Anwar sama dengan Salimun yang telah ditahan terlebih dahulu. (bj/zal/ce1)