Dana BOS untuk Honor GTT Dipangkas

149

SEKAYU – Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 161/2014 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun Anggaran 2015, setiap sekolah maksimal hanya boleh menggunakan 15 persen dana BOS untuk tenaga honorer dan guru tidak tetap (GTT).

”Memang terjadi perubahan juknis mengenai penggunaan dana BOS, jika sebelumnya dialokasikan sebesar 20 persen, maka tahun ini menjadi 15 persen. Otomatis nilainya memang menjadi lebih kecil,” jelas Kepala Dinas Pendidikan Jateng, Nur Hadi Amiyanto, Kamis (30/4).

Dirinya memaparkan dalam Permendikbud disampaikan dana BOS dapat digunakan untuk pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, seperti guru honorer, pegawai administrasi, termasuk administrasi BOS untuk SD, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, satpam dan pegawai kebersihan.

”Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM,” tandasnya.

Batas maksimum dana BOS untuk honor bulanan guru atau tenaga kependidikan di sekolah negeri sebesar 15 persen dari total dana BOS yang diterima. Selain itu pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer harus memperoleh persetujuan Dinas Pendidikan kabupaten atau kota dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan dan penyebaran guru dan tenaga kependidikan di kabupaten atau kota tersebut.

Diakuinya bahwa pendapatan guru honorer selama ini masih relatif kecil, namun saat ini pemerintah tengah menggodok sebuah sistem baru, mengenai guru honer dan GTT tersebut.
”Saat ini, pemerintah sedang berupaya membuat sistem pemetaan kualitas dan kuantitas guru sehingga seluruh wilayah akan memiliki data tentang persebaran guru,” katanya.

Berbeda Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang selama ini sudah ada, sistem baru tersebut akan dirancang lebih canggih dalam melihat peta kebutuhan guru sehingga persebaran guru bisa dipantau. ”Direncanakan sistem tersebut sudah selesai pada akhir tahun ini,” tandasnya.

Sementara itu, Kabid Bidang Dikmen, Aufrida Kriswati menambahkan, jumlah dana BOS untuk jenjang SD-SMP di Jateng yang disalurkan tiap tiga bulan sekali mencapai Rp 898,155 miliar, untuk 19.233 sekolah jenjang SD dengan jumlah siswa sebanyak 2.947.641 orang dan 3.297 sekolah jenjang SMP dengan jumlah siswa 1.233.328 pelajar. ”Untuk besaran dana BOS ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Masing-masing peserta didik jenjang SD menerima Rp 800 ribu sedangkan jenjang SMP mendapat Rp 1 juta per peserta didik per tahun,” paparnya.

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS, dewan guru dan komite sekolah. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal standar nasional pendidikan.

Selain untuk pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, ada 12 item lain yang pembiayaannya bisa menggunakan dana BOS. Di antaranya, pembiyaan kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru, pengembangan perpustakaan hingga kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler peserta didik. (ewb/zal/ce1)