Enggan Alokasikan Anggaran

119

SEMARANG – Pemprov Jateng harus mempersiapkan secara matang pengambilalihan SMA/SMK dari kabupaten/kota. Jika tidak, dikhawatirkan bakal terjadi berbagai persoalan dikemudian hari. Mulai dari masalah koordinasi dan pengawasan, sampai masalah aset lahan yang digunakan bangunan sekolah.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jateng, Joko Purnomo mengatakan, pengambilalihan SMA/SMK dari kabupatan/kota ke Provinsi Jateng berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ia menyorot persoalan pengawasan dan koordinasi di lembaga pendidikan itu ketika SMA sudah di tangan Pemprov Jateng. Sebab, jika sebelumnya pengawasan dilakukan Disdik Kabupaten/Kota sekarang kewenangan diambil alih Pemprov Jateng. ”Ini harus dipikirkan matang. Bagaimana nanti sistem pengawasan dan koordinasi, karena jarak untuk ke pemprov cukup jauh,” katanya, kemarin.

Ia menambahkan, sejauh ini Komisi E sudah melakukan kunjungan ke sejumlah daerah terkait dengan kebijakan tersebut. Hasilnya, hampir semua daerah tidak mempersoalkan jika SMA diambil alih pemprov. Meski begitu ada sejumlah keresahan, terutama dengan kebijakan masing-masing daerah. Ia mencontohkan di Sukoharjo SMA/SMK oleh pemerintah daerah digratiskan. ”Nah jika nanti sudah jadi kewenangan pemprov lalu bagaimana program ke depannya. Apakah akan digratiskan atau tidak. Karena ini tidak hanya satu sekolah, tapi seluruh Jateng,” imbuhnya.

Meski baru diambil alih 2016, ada sejumlah daerah yang enggan mengalokasikan anggaran dari APBD 2016 untuk kebutuhan SMA. Sebab, daerah berpikiran jika semua sudah bakal menjadi kewenangan Pemprov Jateng. Kondisi ini jelas akan sangat merepotkan pemprov, karena banyaknya jumlah sekolah, sedangkan saat ini masih dalam proses perpindahan. ”Ini harus dipikirkan, bagaimana anggaran. Jangan sampai kemudian sudah tiba waktunya, tapi anggaran tidak ada maksimal. Padahal sekolah itu membutuhkan biaya perawatan,” tambahnya.

Wakil Ketua DPRD Jateng Ahmadi mengatakan, peralihan wewenang pengelolaan SMA ini jelas bakal menghabiskan APBD Jateng tahun 2016. Sebab, sebagian besar akan digunakan membayar gaji , tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS guru SMA. ”Jika diambil alih pemprov, jelas akan memengaruhi APBD Jateng. Karena otomatis untuk gaji dan tunjangan akan menjadi beban pemprov,” katanya.

Ia berharap, pemprov menyiapkan semua dengan matang. terutama terkait dengan masalah pengelolaan aset sekolah, yang sebelumnya milik kabupaten/kota. Ia menilai sejauh ini pemprov belum ada gerakan untuk membahas peralihan tersebut. ”Mestinya mulai sekarang mekanisme harus diselesaikan. Agar nanti ketika pemprov mengambil alih tidak kerepotan, termasuk aset sekolah,” tambahnya. (fth/ce1)