SEMARANG – Konflik antara pengurus baru dan pengurus lama Tempat Ibadah Tri Dharma (TITD) Grajen terus memanas. Masing-masing pihak mengklaim sah untuk mengelola yayasan di kelenteng di Jalan Grajen Karanglo, Jagalan, Semarang tersebut.

Ketua Pembina Yayasan TITD Grajen, Edie Setiawan melalui kuasa hukumnya John Richard Latuihamallo kemarin kembali menegaskan, putusan provisi PN Semarang 22 April secara jelas telah menolak keabsahan kepengurusan Sigit Soegiharto, sehingga Sigit dkk tidak berhak mengelola yayasan. Setidaknya hingga majelis hakim memberikan putusan akhir atas gugatan yang diajukan Sigit Soegiharto.

”Karena itu tunggu saja bagaimana putusan akhir majelis hakim, menerima atau menolak gugatan tersebut. Yang jelas sampai gugatan diputus, kepengurusan yang sah adalah kepengurusan baru dengan ketua Tjandra Tirtono,” tandasnya.

John Richard menegaskan, Tjandra terpilih sebagai ketua pengurus yayasan pada 8 Juli 2014. Sebelumnya, kepengurusan vakum sejak 2012. Selanjutnya kepengurusan Tjandra Tirtono dituangkan pada akta notaris Arlini Rahmi Damayanti pada 6 September 2014 sehingga sah sebagai sebuah badan hukum. ”Sesuai pasal 33 UU 28 tahun 2004 tentang pendirian dan pengelolaan yayasan, kami hanya wajib untuk melaporkan secara tertulis kepada Depkumham sebagai pemberitahuan. Depkumham tidak perlu membuat putusan apa pun terkait pemberitahuan itu, karena tidak ada perubahan nama dan perubahan kegiatan yayasan,” tegas John Richard.

Ditambahkan, kepengurusan lama dengan ketua Sigit Soegiharto telah selesai pada 2012, seperti yang tertuang dalam akta notaris Elly Ninaningsih tanggal 25 Agustus 2009. Dalam akta tersebut memang dituliskan pengurusan Sigit Soegiharto berlaku 2007–2012.

Sementara terkait dengan pernyataan kubu Sigit Soegihartio yang merasa diakui Walubi, John berpendapat bahwa Walubi tidak punya kewenangan memilih siapa yang sah mengurus yayasan. ”Kami sudah mengingatkan Ketua Walubi Jateng David Herman Jaya untuk tidak mencampuri persoalan TITD Grajen yang sudah masuk ranah hukum,” tambahnya.

Lebih lanjut John Richard menegaskan, pihaknya tidak menutup kemungkinan upaya mediasi bahkan damai. Namun pihak Sigit Soegiharto harus mau menunjukkan asset yayasan berupa surat-surat tanah dan sebagainya kepada pembina yayasan. ”Sederhana, cukup ditunjukkan pada dewan pembina saja. Ingat, itu aset yayasan bukan milik Sigit sebagai pribadi,” tegasnya.

Diketahui, dalam sengketa tersebut ada dua perkara yang muncul yakni pidana dan perdata. Untuk perkara pidana, Sigit Soegiharto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dengan tuduhan penggelapan aset yayasan. Sementara untuk perkara perdata, masing-masing pihak masih menunggu keputusan hakim PN Semarang tentang siapa yang sah mengelola yayasan tersebut. Gugatan perdata dilayangkan oleh kepengurusan lama pimpinan Sigit Soegiharto melalui kuasa hukumnya, PI Soegiharto. (smu/zal/ce1)