Tak Sesuai Mekanisme, Polisi Tolak Laporan

1439

BARUSARI – Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan memahami bagaimana mekanisme pelaporan secara resmi di kepolisian. Sehingga laporan tersebut kerap ”ditolak” oleh petugas piket.

Sebenarnya, polisi tidak boleh menolak adanya laporan resmi dari masyarakat. Namun biasanya, yang sering terjadi, pelapor tidak memenuhi syarat-syarat terkait tindak pidana apa yang hendak dilaporkan ke pihak berwajib. Jika tidak terpenuhi, maka laporan tersebut baru dinilai sebagai aduan masyarakat. Artinya belum menjadi laporan resmi.

Kepala SPKT Polrestabes Semarang, Kompol Pudjono mengakui masih banyak masyarakat yang belum paham terkait mekanisme pelaporan. ”Ada prosedur yang harus dilakukan oleh setiap pelapor. Di antaranya menyertakan bukti-bukti awal terkait dugaan tindak pidana tersebut,” kata Pudjono kepada wartawan, Selasa (28/4).

Setelah itu, proses berikutnya adalah melakukan gelar awal untuk menentukan apakah laporan tersebut ditemukan unsur-unsur pidana atau tidak. ”Jika unsurnya belum dipenuhi, laporan tersebut bentuknya masih dalam aduan, sehingga belum memiliki nomor registrasi LP (laporan polisi),” katanya.

Dijelaskan Pudjo, prosedur tersebut telah diatur sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Tingkat Polres. Dalam Pasal 12, dijelaskan tentang sistem penerimaan laporan polisi, langkah awal dalam menindaklanjuti laporan tersebut dengan gelar awal. ”Gelar awal tersebut juga melibatkan dari reserse untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidananya. Jika dalam gelar belum ditemukan, maka dibuat pengaduan dahulu kemudian ditindaklanjuti dengan pengecekan lokasi terjadinya perkara,” terangnya.

Dikatakannya, mekanisme tersebut perlu disampaikan kepada masyarakat. Ia mencontohkan, misalnya laporan kehilangan sepeda motor, pelapor tentu diminta membawa bukti berupa surat kendaraan dan kartu tanda penduduk yang menunjukkan kepemilikan kendaraan.

Apalagi jika dalam laporan tersebut melibatkan banyak pihak, tentunya memerlukan pengecekan terlebih dahulu. ”Pada prinsipnya, polisi tidak boleh menolak laporan. Tetapi dalam penerimaan laporan terdapat mekanisme tersebut, baik membawa bukti awal dan gelar awal,” bebernya.

Pelayanan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di setiap kantor polisi dibuka selama 24 jam setiap hari. Di Polrestabes Semarang sendiri, rata-rata ada 3-4 laporan kasus tindak pidana.

Sedangkan laporan paling banyak adalah laporan nonpidana seperti seperti kehilangan surat-surat, ijazah, kartu ATM, sertifikat tanah dan sejenisnya. ”Kalau nonpidana sehari bisa 10 sampai 15 laporan,” katanya.

Terkait laporan tindak pidana resmi akan menjadi dasar bagi kepolisian untuk menyelidiki sebuah kasus. ”Sedangkan jika masih dalam tahap pengaduan, maka perlu dilakukan pendalaman mengenai unsur-unsur dan bukti-bukti awal, sehingga jika memang terpenuhi, maka menjadi laporan polisi,” pungkasnya. (amu/zal/ce1)