Penandatanganan NPHD Pilkada Terganjal Aturan Baru

91
Wahidin Said. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Wahidin Said. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
Wahidin Said. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

KENDAL – Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dana hibah pemilihan kepala daerah (pilkada) Kendal 2015 terkendala perubahan peraturan. Yakni peraturan Undang-undang (UU) nomor 1 tahun 2015 tentang pilkada. Padahal, satu sisi KPU membutuhkan dana hibah untuk kepentingan proses Pilkada yang sudah mendesak. Sementara Sekretariat Daerah (Setda) Kendal belum bisa mencairkan lantaran terkendala adanya perubahan proses dan peraturan Pilkada.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kendal, Wahyu Hidayat mengatakan, sejauh ini belum menerima pengajuan NPHD dana hibah Pilkada oleh KPU. Justru saat ini pihaknya masih menunggu proses penganggaran yang didahului oleh pengajuan proposal KPU Kendal. “Dulu KPU sudah mengajukan ke Pemda untuk dana hibah pilkada dan sudah mendapatkan persetujuan bersama dalam proses NPHD. Tapi kemudian dari KPU pusat ternyata ada perubahan-perubahan terkait aturan pilkada yang berimbas pada besaran anggaran pilkada,” katanya, Selasa (28/4).

Ia menambahkan, perubahan angaran itu menyangkut proses lamanya pilkada, penambahan jumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), biaya sosialisasi, kampanye dan sebagainya. Perubahan-perubahan itu menurutnya harus dijabarkan oleh KPU dengan mengacu peraturan yang baru.
Sehingga tidak ada kesalahan saat dana hibah dicairkan. “Karena ada perubahan proses, NPHD belum bisa ditandatangani. Sebab perlu penjabaran peraturan bupati, perubahan proposal yang diajukan KPU ke Pemkab, proses penganggaran kembali baru setelah disetujui bisa dilakukan penandatangan bersama NPHD antara KPU dengan Bupati Kendal,” imbuhnya.

Melihat proses yang begitu panjang, menurutnya tidak bisa dalam waktu dekat NPHD ditandatangani dan dana langsung bisa dicairkan. “Tapi itukan terkait adanya penyediaan anggaran yang ada sudah ditetapkan. Sehingga tidak akan ada perubahan terhadap jumlahnya,” tambahnya.

Ketua KPU Kendal, Wahidin Said mengaku, memang ada perubahan terhadap proses pilkada yang terpaut jauh pilkada lama dengan pilkada yang menggunakan UU nomor 1 tahun 2015 tentang Pilkada. Pihaknya mengaku akan melakukan komunikasi denan bagian hukum Setda Kendal agar proses NPHD bisa segera dilakukan. “Kami sudah mengajukan, tapi ternyata ada pembahasan uji publik UU Pilkada pada akhir maret. Dan UU Pilkada baur disetujui atau disahkan pada pertengahan April. Makanya NPHD yang harusnya sudah bisa cair, terkendala karena tersebentur aturan baru,” katanya.

Jika Pemkab Kendal menghendaki adanya pengajuan proposal dan proses penganggaran kembali, maka KPU akan segera menyusun dan mengajukannya kembali kapada Setda Kendal. Selain itu juga karena ada perubahan pada honor PPK karena waktu kerja bertambah dari enam menjadi delapan bulan. “Kami berharap NPHD sebelum pelantikan PPK di pertengahan Mei sudah bisa ditandatangani. Sehingga kami tidak kesulitan untuk membayar honor pada PKK,” tambahnya. (bud/fth)