Masyarakat Bisa Jadi Pengawas Pilkada

102
Abhan Misbach. (Ricky fitriyanto/jawa pos radar semarang)
Abhan Misbach. (Ricky fitriyanto/jawa pos radar semarang)
Abhan Misbach. (Ricky fitriyanto/jawa pos radar semarang)

SEMARANG – Bawaslu Jateng mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif dalam mengawasi pilkada di 21 kabupaten/kota Desember mendatang. Masyarakat bisa menjadi pengawas partisipatif yang secara langsung mengawasi dan melaporkan jika ada temuan dalam pilkada. Dengan partisipasi masyarakat ini diharapkan proses demokrasi bisa berjalan dengan adil dan transparan.

Ketua Bawaslu Jateng, Abhan Misbach mengatakan, meski sudah ada Panwas sampai tingkat tempat pemungutan suara (TPS), peran masyarakat tetap dibutuhkan dalam pengawasan pilkada. Masyarakat yang menemukan pelanggaran atau sebagainya nanti bisa langsung melaporkan ke Panwas di daerah masing-masing. ”Program pengawas partisipatif ini sebagai salah satu upaya agar masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan jalannya pilkada,” katanya di sela pelantikan anggota Panwas Kabupaten/Kota di Hotel Patra Jasa, kemarin.

Ia menambahkan, setelah proses pelantikan, anggota Panwas Kabupatan/Kota harus mulai bekerja di daerah masing-masing. Mereka mendapatkan mandat untuk mengawasi jalannya pilkada agar bisa berlangsung lancar, tertib dan transparan. ”Setelah pelantikan ini, nanti akan dibentuk Panwas tingkat kecamatan sampai TPS. Untuk kebutuhannya tergantung dengan jumlah TPS di masing-masing daerah,” tambahnya.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Teguh Purnomo menambahkan, dari 21 daerah semua sudah siap untuk menggelar pilkada Desember mendatang. Meski begitu, sejumlah daerah seperti Kabupaten Pekalongan masih belum ada anggaran untuk pengawasan. ”Secara umum semua sudah siap menggelar pilkada. Panwas di kabupaten/kota inilah yang nanti secara intensif melakukan pengawasan langsung di lapangan,” katanya.

Pihaknya juga sudah memetakan daerah mana saja yang masuk kategori rawan. Sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dibandingkan daerah lain. ”Jadi kami sudah memetakan mana yang rawan, mana yang tidak. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir kecurangan saat pelaksanaan pilkada mendatang,” tambahnya.

Setidaknya ada sebanyak 63 anggota Panwaslu Pilkada di 21 kabupaten/kota di Jateng telah dilantik. Dengan pelantikan itu, mereka akan langsung melakukan kerja-kerja pengawasan, karena tahapan pilkada sudah dimulai. Kunci suksesnya penyelenggaraan pilkada adalah optimalnya kinerja penyelenggara, pengawas, maupun keterlibatan masyarakat. ”Masyarakat harus diajak untuk ikut mengawasi agar semua prosesnya bisa berjalan maksimal,” kata anggota Komisi A DPRD Jateng, Khayatul Maki. (fth/ric/ce1)